Kabinet Hatta

Wednesday 26 May 2010

Indonesia pada masa 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.
Memasuki tahun 1948, kondisi Indonesia terpuruk baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jatuh bangunnya Kabinet Sjahrir dan Amir lebih banyak diakibatkan oleh oposisi diluar parlemen membuat Presiden Soekarno mencari figure pemimpin yang kuat untuk menyelamatkan bangsa.

Hatta dipandang memiliki kedudukan yang kuat baik ke luar dalam bidang diplomasi maupun ke dalam untuk menyatukan berbagai pertikaian partai politik. Kebijakan Hatta terbukti mampu menyatukan partai-partai politik sehingga Kabinet Hatta merupakan kabinet yang tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan diluar parlemen meskipun kabinet ini mendapat oposisi yang hebat dari Sayap Kiri.

Hatta memberi pengaruh yang cukup besar dalam setiap pengambilan kebijakan politiknya. Hatta dalam menentukan kebijakan politiknya juga memperhatikan kondisi intern dan ekstern Indonesia, sehingga kebijakan politik Hatta merupakan usaha untuk memperkuat Indonesia baik ke dalam maupun ke luar. Kebijakan ini terlihat dari tiga masalah penting yaitu diplomasi, rasionalisasi dan pembangunan. Pada masa pemerintahannya, Hatta berusaha untuk berdiri di atas semua golongan tetapi Kabinet Hatta mendapat oposisi yang hebat dari Sayap Kiri yang tidak menyetujui kabinet presidensil dan kebijakan-kebijakan Kabinet Hatta. Namun, Kabinet Hatta menunjukkan diri sebagai kabinet yang cukup kuat, terbukti Kabinet Hatta tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan oposisi yang digalang Sayap Kiri dengan Pemberontakan Madiun 1948 sebagai puncaknya. Kuatnya Kabinet Hatta tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Hatta merangkul Masyumi dan PNI sebagai partai besar saat itu, Hatta juga berhasil merangkul partai Kristen, Katolik dan militer kelompok Nasution sebagai penyokong kekuatan kabinetnya. Kebijakan Kabinet Hatta tidak semuanya dapat terlaksana dengan baik, karena kondisi politik yang tidak stabil di dalam negeri akibat Pemberontakan
Madiun 1948 dan Agresi Militer Belanda II (AMB II). Tetapi, Hatta berhasil menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dan menghasilkan Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan bagi Indonesia melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dapat dikatakan sebagai karya monumental Hatta dalam bidang diplomasi. Pada kebijakan rasionalisasi Hatta telah meletakkan dasar-dasar untuk mengefektifkan susunan dan administrasi negara dan Angkatan Perang, meskipun usaha ini sedikit terhalang dengan terjadinya Pemberontakan Madiun 1948. Kebijakan pembangunan Hatta telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi program transmigrasi, penyempurnaan pengairan dan pembukaan lahan-lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan. Tetapi, kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil karena harga kebutuhan pokok dan inflasi masih tinggi. Pada bidang pendidikan Hatta berhasil mengupayakan pemberantasan buta huruf dan pembangunan sekolah-sekolah keterampilan untuk para pemuda yang pulang dari front. Setelah Hatta tidak lagi menjadi Perdana Menteri, kiprah Hatta dalam panggung politik lebih banyak dilakukan dibalik layar. Hatta lebih banyak memberi masukan pada para pemimpin-pemimpin partai politik dalam mengambil kebijakan, hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Pada penelitian selanjutnya dapat mengulas bagaimana kebijakan politik Hatta dari sudut pandang lain, seperti ekonomi untuk semakin dapat melengkapi data-data perkembangan pembangunan pada tahun 1948-1950. Penelitian lain yang juga dapat diangkat adalah kebijakan politik Hatta pada masa demokrasi parlementer (1950-1957) sampai pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden.

Isi
Penandatangan persetujuan Renville menimbulkan suatu gejolak pada Kabinet Amir Syarifudin, Masyumi yang merupakan partai politik terbesar, telah mengundurkan diri dari Kabinet pada tanggal 16 Januari.[1] Meskipun menetang persetujuan Renville, Masjumi mau mematuhinya karena sudah ditandatangani oleh Pemerintah.[2] Setelah persetujuan Renville ditandatangani Masjumi dan PNI memberikan sebuah pernyataan bahwa mereka tidak dapat mendukung Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri dan bahwa dukungan mereka kepada setiap Pemerintah pada masa yang akan datang akan tergantung pada apakah mereka mempunyai posisi dominant di dalamnya.[3] PNI dan Masjumi menunjukkan sikap bahwa mereka tidak dapat mendukung sebuah perjanjian tanpa disetujui oleh mereka.[4] Dengan pngunduran diri kedua partai tersebut dukungan terhada Amir Syarifudin semakin berkurang, Amir Syarifudin hanya mendapatkan dukungan dari sayap kiri, karena hal tersebut Amir Syarifudin mengundurkan diri dari Perdana Menteri.[5] Setelah pengunduran diri Amir Syarifudin, Presiden Soekarno menunjuk Drs. Mohammad Hatta, sebagai wakil Presiden yang berdiri diluar partai untuk membentuk suatu Kabinet Presidensil. Tujuan awal yang dilakukan Hatta dalam membentuk Kabinet Presidensil adalah membentuk suatu Pemerintah Nasional yang mengikutsertakan semua partai besar. Namun tujuan dari Hatta tidak dapat terlaksana karena Hatta tidak mampu mendamaikan sayap kiri. Sayap kiri menuntut minimum empat jabatan Kabinet, dengan amir Syarifudin sebagai menteri pertahanan. Keinginan sayap kiri mendapat reaksi keras dari Masjumi yang menentang Amir Syarifudin sebagai menteri pertahanan, karena dengan pertimbangan kejadian-kejadian pada waktu Amir menjadi Perdana Menteri, Amir telah memakai dana dari jabatannya untuk membina kelompok pengikut pribadi.

Susunan Kabinet Hatta



Program-program kerja yang akan dilakukan oleh Hatta meliputi empat butir program kerja, yaitu:
1. Pelaksanaan Persetujuan Renville tentang gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik serta melanjutkan perundingan dengan Belanda melalui komisi jasa-jasa.
2. Mempercepat pembentukan suatu Republik Indonesia Serikat yang demokratis dan berdaulat.
3. Rasionalisasi dan Rekonstruksi ekonomi dan angkatan perang Republik.
4. Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan Jepang.

Program-program kerja tersebut mulai dilaksanakan oleh Hatta dengan melakukan penarikan pasukan TNI ke luar garis Van Mook.sebelum tanggal 26 Februari 1948, semua Tentara Republik telah meninggalkan kantong-kantong gerilya dan menyeberangi garis van Mook menuju daerah yang diuasai oleh Republik. Namun tidak semua tentara meninggalkan daerah-daerah gerilya mereka, sekitar 400 tentara masih bertahan di daerah mereka, kebanyakan dari mereka termasuk pasukan Hizbullah yang masuk ke dalam TNI.
Pada rapat umum di Surakarta tanggal 26 februari, sayap kiri yang menetang Kabinet Hatta melakukan reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR). Program yang diumumkan oleh Amir Syarifudin lebih menekankan kepentingan buruh dan kepentingan petani, tetapi dilain pihak hampir identik dengan program sayap kiri yang diumumkan pada teanggal 21 februari.[6] Dalm jangka waktu dua minggu partai pendukung FDR (Partai Sosialis, Partai Buruh dan Pesindo) serta perkumpulan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang juga berkaitan erat dengan FDR menginginkaan dibatalkannya Perjanjian Renville, tidak mengadakn perundingan dengan Belanda sebelum mereka mengundurkan diri dari Indonesia, nasionalisasi harta kekayaan Belanda dan harta kekayaan orang asing lainnya tanpa ada ganti rugi.
Permusuhan antar FDR dengan Pemerintah semakin bertambah, permusuhan itu diawali dengan ditolaknya Amir menjadi menteri pertahanan dalam Kabinet Hatta. Tujuan FDR untuk jangka panjang adalah mendominasi kekuasaan pemerintah dengan mendapatkan posisi-posisi penting seperti menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut FDR saip menjalancan cara Revolusioner. Kekuatan utama FDR terletak pada angkatan perang dan pada kalangan tingkatan-tingkatan buruh. Pada masaa pemerintahannnya, Amir Syarifudin telah berhasil membina suatu kedudukan pribadi yang kuat dalam angkatan perang. Kekuasaannya untuk menunjuk dan mengeluarkan dana telah membuat sejumlah besar perwira angkatan perang TNI yang tetap setia padanya. Yang lebih penting lagi adalah kedudukan kuat yang telah dibina Amir dalam organisasi pembantu utama angkatan perang, yaitu TNI masyarakat.[7] Organisasi TNI masyrakat bertujuan untuk mengorganisir pertahanan rakyat setempat untuk membantu angkatan perang yang tetap. Selain itu FDR juga memegang kedudukan penting dalam SOBSI.
Untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, militer dan politik yang muncul akibat situasi pada saat itu, Hatta dan kabinetnya segera memulai suatu program “Rasionalisasi”. Sehubungan dengan hal itu dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Parlemen pada tanggal 16 Februari 1948, Hatta mengatakan:
”Bahwasannya tidak usah berani jika penghasilan Negara tidak dapat menutup pengeluaran. Akan tetapi, perbedaan itu dapat diperkecil dengan rasionalisasi yang bijaksana dengan memindahkan buruh dari perkerjaan yang tidak prodktif ke bidang aktivitas yang produktif. Pemindahan buruh ini tidak akan segera menunjukkan penurunan dalm pengeluaran Negara, bahkan pada permulaan kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya karena untuk menciptakan perusahaan-perusahaan yang produktif dibutuhkan npersiapan sebelumnya dan penanaman modal untuk menjalankannya. Akan tetapi setelah persiaapan selesai buruh produktif akan mulai mengahasilkan keuntungan dan pendapatan Negara akan meningkat. Terutama berhubungan dengan ankatan bersenjata kita, proyek rasionalisasi itu harus dilaksanakan sepanjang garis yang jelas dan sudah ditentukan, karena dalam pasukan-pasukan bersenjata itu ada tenaga kerja tidak terampil yang tidak produktif paada masa mendatang. Bila kita tidak mengadakan rasionalisasi, tahu-tahu Negara ini berada dalam cengkeraman inflansi yang proporsi-proporsinya sangat membahayakan bahkan melumpuhkan karena setiap pekerja yang harus deikeluarkan karena kelebihan pegawai, harus diberi pekerjaan lain yang menjamin kehidupan yang layak baginya”.
Reorganisasi angkatan perang mengharapkan suatu demobilisasi permulaan membuat keanggotaannya dari 160.000 menjadi 57.000 orang. Direncanakn agar angkatan perang tetap terlatih baik dan cukup dipersenjatai ini, akan disiapkan untuk menjalankan kekuatan batalyon dalam suatu perang gerilya yang mobil dan keras serangan melawan Belanda apabila menyerang lagi. “Pertahanan mobil” dari pergantian kantong-kantong gerilya yang tidak dapat dibersihkan.[8] Kebijaksanaan awal yang dilakukan oleh kabinet Hatta ialah mensterilkan TNI dari pengaruh komunis. Kebijakan ini terkenal dengan nama reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, disingkat ReRa. Kebijakan ini tentu sangat merugikan kepentingan PKI, sehingga di bawah kepemimpinan Mr Amir Syarifuddin tergalang berbagai kekuatan komunis untuk menentang ReRa. Kekuatan massa yang digalang antara lain Partai Sosialis sayap kiri, Partai Buruh, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI), semua digabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Agitasi yang dilakukan oleh komunis ternyata berpengaruh pula di kalangan militer. Kol Sutarto, Komandan Divisi IV Panembahan Senopati Surakarta ikut bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat. Tapi akhirnya Kol Sutarto dibunuh oleh PKI karena tidak setuju rencana PKI untuk berontak. Demikian juga dr Muwardi, tokoh masyarakat Solo, dibunuh karena mengetahui rencana PKI untuk berontak. Terjadilah kekacauan di Kota Solo. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Muso, gembong PKI kembali ke Tanah Air, yang sejak 1936 melarikan diri ke Moskow dan mengambil alih kepemimpinan PKI dari Amir Syarifuddin.
Pada 17 September 1948, pasukan militer yang dihasut oleh PKI melakukan serangan terbuka di kota Solo. Esok harinya, 18 September 1948 pukul 03.00 dini hari, kota Madiun digemparkan oleh tembakan gencar yang menghantam markas-markas militer, kantor pemerintah, dan rumah-rumah penduduk yang tidak sepaham dengan ideologi komunis. Malam itu juga dilakukan penculikan dan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, kiai, ulama pondok pesantren, dan tokoh agama. Ratusan bahkan mungkin ribuan rakyat tidak berdosa menjadi korban kebiadaban komunis. Untuk kali kesekian republik yang baru berusia tiga tahun berduka akibat kebiadaban manusia tidak bertuhan. Tujuan pemberontakan Madiun ialah membentuk pemerintah tandingan seperti di Cina. Mereka mengistilahkan Formal Fase Nonparlemen. Tokoh-tokoh mereka melalui Radio Madiun memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Soviet Indonesia serta menegaskan untuk menguasai seluruh Indonesia. Muso dan kawan-kawan hanya dapat bertahan sebelas hari, tepatnya 30 September 1948, pemberontakan ini dapat ditumpas. Muso tertembak mati, sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Amir Syarifuddin, Maruto, Darusman, dan Suripto ditangkap dan dieksekusi. Adapun tokoh lain berhasil melarikan diri, antara lain Alimin, Abdul Majid, dan DN Aidit. Dalam pemberontakan Madiun yang gagal ini, ribuan kader PKI ditangkap dan sebagian dieksekusi massa, sehingga regenerasi komunis mendapat pukulan berat.
Dari kejadian pemberontaka Madiun terlihan program rasionalisasi ternyata mendapat penolakan yang cukup kuat terutama dari FDR dan para anggota angkatan bersenjata yang khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai. Mengetahui adanya penolakan dari angkatan bersenjata mengenai program Rasionalisasi dari kabinet Hatta, FDR yang oposisi terhadap cabinet Hatta memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Cara tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena FDR hanya dapat mempengaruhi dua dari dua puluh titik sentral dalam angkatan perang. Puncak dari oposisi FDR adalah pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948 yang digalang oleh Musso dan Amir serta kawan-kawan, namun pemberontakan itu berhasil dipatahkan dan Kabinet Hatta tetap berdiri tanpa adanya reshuffle Kabinet yang diinginkan oleh FDR dengan “Program Nasional”. Kabinet Hatta tetap kuat dan akhirnya berhasil menyelasaikan konflik dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar.

Kesimpulan
Dalam dunia politik usaha untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh sudah sangat umum terjadi. Para pemegang kekuasaan berusaha mempertahankan kekuasaanya dari pihak oposisi. Hal tersebut juga terlihat pada masa 1945-1947, hal itu terlihat dari usaha Amir Syarifudin yang berusaha keras menjatuhkan Kabinet Hatta dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat.
Pada masa 1945-1947 Indonesia sedang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan mengalami masalah yang cukup sulit dan kompleks. Pergantian Kabinet terjadi di Indonesia, diawali dengan naiknya Syahrir sebagai perdana Menteri yang akhirnya turn setelah perjanjian Linggarjati, kemudian digantikan oleh Amir Syarifudin yang dipaksa turun akibat menandatangani Perjanjian Renville. Setelah Amir Syarifudin Mengundurkan diri, Drs. Mohammad Hatta yang juga wakil Presiden ditunjuk oleh Soekarno untuk mebentuk sebuah Kabinet Nasional yang dapat merangkul semua partai politik. Namun Hatta juga tidak berhasil mewujudkan Kabinet Nasional karena pihak kiri tidak mau mendukung Kabinet Hatta. Pihak kiri pada akhirnya menjadi pihak oposisi yang selalu menginginkan Kabinet Hatta mundur. Namun usaha dari sayap kiri untuk menjgal Kabinet Hatta tidak berhasil karena Kabinet Hatta merupakan kabinet yang kuat dan juga didukung oleh partai-partai besar (PNI dan Masyumi). Kebijakan-kebijakan Kabinet Hatta tidak dapat terlaksan secara keseluruhan karena terbentur oleh keadaan kondisi Negara. Namun Kabinet Hatta mempunyai sebuah andil yang besar dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda dengan dihasilkannya Konferensi Meja Bundar.

Catatan Kaki
1. Antara 16 Januari 1948. pada tanggal 13 November 1947. Masyumi setuju mendukung dan ikut dalam kabinet Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, Syamsudin dari Masyumi menggantikan A.K. Gani (PNI) debagai wakil perdana menteri, Gani menjadi wakil Perdana Menteri ketiga dan Setiadjit (Partai Buruh) menjadi wakil perdan menteri keempat.
2. Merdeka (Surat Kabar Republik yang berpengaruh, terbit di Jakarta), 19 Januari 1946
3. Dari sumber (Surat Kabar Republik yang dicetak di Batavia) 30 Januari 1948
4. Perihal PNI dan Masjumi menetang persetujuan Renville secara dramatis ditunjukkan hanya tiga hari setelah penandatanganan.
5. Antara, 24 Januari 1948. Dukungan terhadap Amir hanya tinggal dari suatu minoritas kecil di dalam badan pekerja KNIP yang sebagian besar terdiri dari wakil-wakil dari sayap kiri (koalisi Partai Sosialis, Buruh, PKI, dan Pesindo, dikurangi yang termasuk kelompok Syahrir dari Partai Sosialis.
6. Antara, 26 Februari 1948
7. Secara harafiah : Masyarakat TNI
8. Kol. A.H.. Nasution, “Rasionalisasi dan Pembangunan”, Merah Putih. 15:23

Daftar Pustaka
Kol. A.H.. Nasution, “Rasionalisasi dan Pembangunan”, Merah Putih.
Salean, Maulwi. Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66. Jakarta: Visimedia. 2001
Suara Merdeka Perekat komunitas Jawa Tengah

Abdul Hakim (Badoel) Pend Sejarah 2008