Kompetensi pendidik dalam pembelajaran Sejarah

Thursday, 29 April 2010

Menorehkan paradigma kita saat ini mengenai pelajaran Sejarah semakin lama semakin termajinalisasikan, hal ini terlihat dengan edukasi palpasi terperanggah atas humanisasi yang dilaksanakan oleh sekolah yang kerap kali kurang memperhatikan pelajaran sejarahnya, aksentuasi realitas di lapangannya kita dapat melihat masih banyak guru yang mengajar pelajaran sejarah bukan berasal dari jurusan kependidikan sejarah, ditunjang lagi, dari hal seperti pengurangan jam mata pelajaran sejarah hal ini dapat tercerminkan marjinalisasi dari pelajaran Sejarah.

Profesionalisme Guru

Dalam permasalahan pengajar yang tidak sesuai dengan latar belakang kependidikanya kini telah diatur dalam Undang-undang guru dan dosen Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 memberikan pengertian tentang Guru adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut memuat hal-hal sebagai berikut yang berkaitan dengan Kompetensi Guru, diantaranya : Kedudukan, Fungsi dan Tujuan, Prinsip Profesionalitas, Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi. Pentingnya sertifikat dalam profesionalitas guru di tekankan dalam pasal 11 (1) UUGD (undang-undang guru dan dosen) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, Jadi sertifikat diberikan setelah yang bersangkutan diyakini memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. diperlukan suatu mekanisme penilaian untuk membuktikan bahwa seseorang telah memenuhi syarat tersebut. Mekanisme itulah yang disebut sertifikasi, yang seharusnya merupakan bentuk evaluasi komprehensif. Jika kualifikasi sudah dapat dibuktikan dengan ijasah/sertifikat, maka penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran itulah yang dikembangkan dalam sertifikasi.dalam hal ini guru mata pelajaran khususnya sejarah dapat menjalankan pofesinya dengan kompeten.
Kompetensi guru dijelaskan dalam pasal 8, dijabarkan pada pasal 10 dengan istilah kompetensi sebagai agen pembelajaran yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran, tentu saja pembelajaran yang mendidik. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru,orangtua/wali dan masyarakat sekitar.
kompetensi kepribadian diarahkan sebagai modal dasar guru, khususnya dalam berperilaku keseharian. Subkompetensi dengan menjadi teladan bagi peserta didik yang merupakan puncak dari sub-subkompetensi sebelumnya, karena seseorang akan menjadi teladan bagi anak didik, jika memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa. Bahkan penguasaan materi ajar akan merupakan prasyarat untuk menjadi guru yang berwibawa.
Dari uraian di atas dapat diterlihat jelas bahwa syarat menjadi guru menurut UUGD ada dua, yaitu latar belakang pendidikan S1/D4 dengan mata pelajaran yang diajarkan dan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sedangkan sertifikat pendidik pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap kepemilikan dua syarat tersebut. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dalam hal ini guru diwajibkan untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional kita. Persyaratan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut meliputi persyaratan kualifikasi akademik guru dan persyaratan kemampuan seorang guru atau kompetensi yang dibuktikan dengan bentuk penguasaan pedagogik, profesi, kepribadian dan sosial
Dalam proses belajar dan pembelajaran guru merupakan salah satu faktor utama yang mengkondisikan terciptanya suasana yang kondusif. Proses transformasi ilmu dan pengetahuan akan berjalan sesuai fungsinya apabila guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi dan dedikasi dalam menjalankan profesinya. Guru sebagai sebuah profesi pada masa sekarang ini terjadi penguatan dalam kedudukan sosial dan eksternal, bahkan terjadi penguatan kedudukan dalam hal proteksi jabatan dan diperkuat oleh Undang-Undang dan status hukum. Oleh karena itu secara logis muncul pula harapan dan keinginan agar terjadi penguatan serupa dalam posisi internal profesi guru, dimana peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru bisa menjamin mutu pendidikan
Seorang guru profesional paling tidak harus menguasai kompetensi akademik, yang mencakup: filosofi dan tujuan pendidikan yang menjadi kompas setiap aktivitas pendidikan, mengenal secara mendalam karateristik peserta didik yang dilayani, menguasai bidang ilmu yang menjadi sumber bahan ajar, serta kemampuan menguasai berbagai model serta pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan dalam memfasilitasi peserta didik yang sedang belajar. Penguasaan ke empat kemampuan tersebut akan menjadi modal pokok bagi guru profesional untuk menguasai kemampuan derivasinya, yaitu: merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan karateristik materi ajar yang dikaji, substansinya dalam hal ini mata pelajaran sejarah.
Perlu dicatat bahwa secara filosofis pendidikan bukanlah transfer pengetahuan, tetapi pengembangan potensi peserta didik.Dengan demikian bidang ilmu pada dasarnya merupakan wahana untuk pengembangan potensi tersebut. Oleh karena itu materi ajar seharusnya difahami sebagai ”alat” dan bukan ”tujuan” pembelajaran. Sebagai seorang profesional, guru dituntut untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan.Dengan demikian, guru juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya, seorang guru sejarah melaksanakan tugasnya dengan profesional, yakni berlandaskan konsep/teori yang cukup kokoh. Serta pencerminan sikap agar siswa dapat bertindak bijak dalam kehidupan keseharianya.

Pembelajaran Sejarah

Jika paradigma bahwa sosok kompetensi guru merupakan suatu keutuhan yang sangat penting dalam pembelajaran sejarah, maka seyogyanya generasi calon guru masa kini harus mampu memahami dan belajar dari pengalaman sejarah. Dengan memahami pentingnya belajar dari pengalaman sejarah, diharapkan pijakan untuk mempelajari masa lalu guna membangun masa kini dan masa depan menjadi terarah. Pijakan dalam membangun masa depan melalui masa lalu bukan saja untuk kepentingan masa lalu itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masa kini dan masa depan.
Berdasarkan pemahaman tersebut, pendidikan sejarah sangat penting diberikan kepada generasi muda dalam rangka membangun pemahaman siswa yang berspektif waktu dan memori bersama ( KTSP 2006 ). Melalui pendidikan sejarah diharapkan siswa dapat mempertajam wawasan kebangsaan baik ke luar maupun ke dalam kesatuan sosial mereka. Hal ini penting dalam rangka memperkuat dorongan kebersamaan untuk mencapai cita-cita bangsa setelah belajar dari pengalaman masa lalu (Ayatrohaedi, 1985). Pada dasarnya Pendidikan sejarah tidak hanya membentuk intelektual dan ketrampilan seseorang, tetapi segala bentuk proses penanaman nilai-nilai maupun pengubahan prilaku agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang bersangkutan.
Serta banyak unsur lain yang terkait dengan pembinaan kepribadian manusia, Seperti halnya pembelajaran sejarah sangat diperlukan pembinaan kepribadian, sebab dengan mempelajari sejarah siswa akan lebih bijaksana. Apabila siswa mengerti perkembangan masa lampau suatu masalah mutahir, akan dapat lebih mengerti implikasi-implikasi masa kininya, suatu pencarian untuk menemukan pelajaran-pelajaran sejarah yang akan membantu manusia jaman sekarang untuk memecahkan masalah-masalahnya yang sekarang. Untuk mengerti sejarah siswa harus belajar dan memiliki kesadaran sejarah, tanpa aspek itu akan susah untuk memahaminya, karena sejarah merupakan mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan masyarakat indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini.
Agar tujuan ini dapat tercapai maka perlu ditanamkan kesadaran sejarah sejak dini kepada siswa. Oleh karena itu kesadaran sebagai satu bangsa perlu dibina terhadap generasi muda agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka dapat tumbuh sebagai modal pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Kurikulum Tingkat satuan pendidikan sejarah diberikan kepada siswa bertujuan untuk memperoleh kemampuan berpikir historis dan kesadaran sejarah. Melalui pendidikan sejarah di sekolah, diharapkan siswa mampu memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat dalam rangka menumbuhkan jati diri bangsa Indonesia
Terdapat ungkapan hari ini tidak akan ada tanpa hari kemarin, dan esok tidak akan hadir tanpa melalui hari ini. Begitulah sejarah tak pernah usai dan tak berujung sepanjang hidup manusia. Sejarah tanpa manusia adalah nista dan manusia tanpa sejarah adalah kemustahilan. Karena itulah sejarah selalu membahas kehidupan manusia di manapun ia berada, terdapat represif dari Hegel sejarah bukanlah hanya sederetan peristiwa tetapi juga suatu proses yang dapat dimengerti serta dikuasai oleh hukum-hukum objektif yang hanya terpahami dengan memandang sejarah sebagi sesuatu keseluruhan ,ia bukanlah sebuah kisah kemajuan yang unifrom satu arah, tetapi suatu proses yang dialektis, yakni peristiwa tersebut terbangun dari tesis, antitesis menjadi sintesis.
Sejarah secara umum adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu di beri tafsiran dan analisa kritis,sehingga mudah dimengerti serta dipahami. Pengertian sejarah Secara gamblang dikemukanan oleh Buer sebagaimana dikutip oleh Hugiono :
“Sejarah ialah ilmu yang meneliti gambaran dengan penglihatan yang singkat untuk merumuskan fenomena kehidupan, yang berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena hubungan manusia dengan masyarakat, memilih fenomena tersebut dengan memperhatikan akibat-akibat pada zamanya serta bentuk kualitasnya dan memusatkan perubahan-perubahan itu sesuai dengan waktunya serta tidak akan terulang lagi ”.
Sejarah mengajarkan untuk dapat selalu bersikap bijaksana di dalam berbagai macam situasi serta kondisi, serta dapat menumbuhkan sikap kritis dalam melihat suatu fenomena baik yang telah terjadi maupun yang akan datang.
Terdapat ungkapan dari Raul Hilpert “die Vergangenheit nicht kennen (wollen), heiβt sich selbst nicht begreifen (wollen)” yang berarti Tidak mau mengenal masa lalu, berarti tidak mau mengenal dirinya. salah satu keunggulan sejarah dalam bidang pendidikan adalah bahwa sejarah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Sejarah mendorong seseorang untuk berkembang menjadi realitis, jadi pada hakikatnya sejarah adalah pelajaran tentang kearifan.
Kejayaan dan pengalaman pahit di masa lalu adalah kawah candradimuka bagi manusia dalam menghadapi tantangan hari ini untuk membangun masa depan. Dengan belajar sejarah kesadaran akan jati diri sebagai bangsa yang besar itu akan tumbuh di dalam jiwa. Belajar Sejarah merupakan upaya dalam memahami diri sebagai bagian dari masa lampau, merupakan tugas para pendidik untuk membangkitkan kesadaran sejarah sejarah kepada para siswa
Jadi hendaknya guru sejarah selain dapat menerangkan materi pelajaran sejarah juga dapat mentransformasikan tataran nilai-nilai sikap bijaksana terhadap siswa serta tidak meninggalkan kompetisi pedagogik dalam melakukan pengajaran. kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang mendidik, namun tentu saja untuk mencapai kemampuan itu seseorang harus memahami karateristik peserta didik, karateristik materi yang diajarkan.
Mata pelajaran sejarah hendaknya dapat difahami sebagai alat, sedangkan tujuannya adalah menghadapi dan memecahkan problem kehidupan. Siswa belajar sejarah agar dapat lebih mudah memahamai fenomena kehidupan serta memecahkan problema yang terjadi.

Politisasi Pendidikan Sejarah

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses menemukan identitas seseorang. Proses pendidikan yang benar adalah yang membebaskan seseorang dari berbagai kungkungan, atau penyadaran akan kemampuan seseorang. Meski demikian, pendidikan dapat pula berbentuk sesuatu yang mengikat kebebasan seseorang. Hal ini akan terjadi bila pendidikan dijadikan alat oleh sistem penguasa yang ada untuk mengungkung kebebasan individu.
Sistem penguasa yang dimaksudkan adalah pemerintah, yang melestarikan kekuasaan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Ketika suatu sistem kekuasaan memaksakan kehendaknya dan merampas kemerdekaan individu berserta kebudayaan, maka pendidikan telah berubah menjadi alat oppressive bagi perkembangan siswa. Seharusnya proses pendidikan adalah proses yang berjalan dalam suasana kedamaian dalam kehidupan manusia tanpa kekerasan. seperti yang dimaksudkan oleh Paulo freire, proses pendidikan secara hirarki diharapkan untuk mencapai koentisasi humanisasi, yakni pembebasan dalam memanusiakan manusia, atau pendidikan seutuhnya. Pendidikan dimaksudkan dalam hal ini dapat berfikir bebas tanpa ada tekanan , yang pada akhirnya menghasilkan pengetahuan ,tidak hanya mengikuti arus . seperti yang sedang dialami indonesia saat ini.
Kini pendidikan telah mulai di politisasi demi kekuasaan pemimpin semata terutama dalam pelajaran sejarah yang mengelamkan beberapa fakta sejarah yang belum pasti kebenaranya, yakni dengan belum ditetapkan fakta yang pasti dari peristiwa tersebut tetapi telah dituliskan kedalam buku pelajaran sejarah. Menurut Antonio Gramsci Kekuasaan yang tidak terbatas bukan hanya dimiliki oleh pemerintahan diktator tetapi juga telah memasuki dunia kebudayaan dan pendidikan. Proses pendidikan ternyata seringkali digunakan untuk memperkuat atau melanggengkan struktur kekuasaan dengan mempertahankan ideologi dan hegemoni negara. Hal ini dapat ditunjang realitasnya dengan salah satunya menghegemoni pelajaran sejarah demi kelanggengan kekuasaan , karena terdapat ungkapan untuk menghancurkan suatu bangsa hanya perlu menghapuskan kesadaran sejarah atas bangsanya sendiri. Dari pencernaan makna tersebut dapat terlihat dari pentingnya menggugah pemaknaan sejarah dalam paradigma berfikir para generasi muda khususnya kepada para calon pendidik agar mampu untuk mempermudah proses transformasi nilai-nilai kebangsaan guna membangun kesadaran sejarah bangsa Indonesia

Pengembangan Kompetisi Pendidik Dalam Pembelajaran Sejarah

Mengembangkan paradigma pendidikan bermutu dalam pembelajaran sejarah, guru dituntut untuk mampu dan selalu berusaha mengaitkan materi ajar dengan kehidupan sehari-hari siswa. guru sejarah memfasilitasi serta membimbing siswa untuk belajar memecahkan problema kehidupan dengan memanfaatkan ilmu sejarah sebagai landasan berfikirnya. Dengan demikian kemampuan guru dalam mengaitkan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari menjadi syarat sangat penting dalam pengembangan pembelajaran sejarah.
Pola pembelajaran seperti itulah yang kini disebut dengan pembelajaran kontekstual dan problem based learning. Pola pembelajaran induktif haruslah dikuasai guru, sehingga dapat memulai pelajaran dengan mengajak siswa mendiskusikan fenomena keseharian, kemudian baru dikaitkan dengan konsep materi, topik serta kompetensi yang akan dipelajari. Pengalaman menunjukkan implementasi pendidikan bermakna (meaningful learning) yang diarahkan pada penguasaan kecakapan hidup dan penggeseran paradigma pembelajaran dari teaching ke learning, Dalam hal ini harus dipahami bahwa dalam pembelajaran yang menjadi titik fokus adalah apa yang dilakukan siswa dan bukan apa yang dilakukan oleh guru yang menjadi titik fokus adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa dan bukan pengalaman mengajar yang diperoleh guru. Jadi para pendidik khususnya pelajaran sejarah harus dapat meningkatkan potensi dirinya ,kemampuan tersebut diwujudkan dalam praktek pembelajaran yang mendidik, guna menghasilkan pendidikan yang bermutu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka
Budiningsih, C.Asri. Belajar Dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Hamalik, Oemar. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu sejarah. Yogyakarta: Bandung Budaya, 2005.

Standar Kompetensi. Mata Pelajaran Sejarah :Sekolah menengah Atas dan Madrasah Aliah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

Poerwantana P.K dan Hugiono Pengantar Ilmu Sejarah. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1999.

Wuryantoro. Edhie, Zainudin dan Edi Sedyawati. Sejarah Pendidikan Di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001.

Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan : Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural,( Jakarta : Vitriyani Pryadarsina ,2003 )

Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, ( Jakarata, LP3ES )

Dirgantara Wicaksono (Alumni Pend Sejarah T.A 2004)

Kompetensi pendidik dalam pembelajaran Sejarah

Baca Selengkapnya......

Prostitusi Jepang di Hindia Belanda (1885-1912)

Thursday, 22 April 2010

Prostitusi sebagai fenomena sosial senantiasa muncul dan berkembang di setiap zaman dan keadaan. Secara biologis, selama ada nafsu birahi manusia maka prostitusi akan terus lestari. Tak heran jika prostitusi tak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan (Utomo, 2001). Walaupun demikian prostitusi tidak hanya mengungkap sisi gelap kehidupan manusia seperti bentuk transaksional hubungan kelamin, eksploitasi perempuan dan mereka yang terlibat di dalamnya saja, melainkan prostitusi mampu menggerakkan kehidupan sosio-ekonomi, seperti yang dilakukan para pelacur dari Jepang, baik melalui devisa yang masuk ke Jepang dan perdagangan di banyak tanah rantau, salah satunya Hindia Belanda (Indonesia sekarang).

AWAL KEDATANGAN

Sejarah mencatat, pekerja seks komersial Jepang yang disebut karayuki-san melakukan kedatangan pertama pada tahun 1885 ke Hindia Belanda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kedatangan mereka seperti pengaruh Restorasi Meiji (1885-1890), di mana kolonialisasi yang dilakukan Jepang mengalami transisi dari “kolonialisasi dalam negeri” menjadi “kolonialisasi daerah luar negeri”; konsep daerah Nanyo sebagai daerah selatan Jepang (Wilayah Asia Tengara maksudnya-pen.) yang harus diekspansi karena berpotensial memiliki kekayaan sumber daya alam sehingga memiliki harapan yang cerah untuk hidup sejahtera dan akibat pemberlakuan Undang-Undang Liberalisasi Hindia Belanda pada tahun 1870 yang memungkinkan pendatang dari luar negeri mencari penghidupan yang layak di Hindia Belanda, ditambah Jepang memiliki hubungan baik dengan Belanda sejak tahun 1600 (Wibawarta, 2008: 250).

PRAKTEK PROSTITUSI

Daerah persebaran karayuki-san meliputi daerah Siberia, Manchuria, Cina, daerah Pasifik Selatan, India sampai Amerika dan Afrika. Fukuzawa Fukichi, seorang cendekiawan dan tokoh terkemuka pada zaman Meiji menyebutkan peranan penting karayuki-san dalam sosio-ekonomi Jepang. Karayuki-san mengirim uang kepada sanak sudaranya di Jepang yang secara tidak langsung mendatangkan devisa bagi negara Jepang dan mendukung perkembangan serta pembangunan negara tersebut. Mereka masuk ke Hindia Belanda melalui Singapura, dan menyebar ke Medan, Palembang, Batavia, Surabaya, hingga Sandakan (kini bagian dari Sabah, Malaysia Timur). Menurut Peter Post (1992, 161) yang meneliti kegiatan orang Jepang di Hindia Belanda pada periode tahun 1868-1942, menemukan fakta bahwa pada tahun 1896 jenis pekerjaan penduduk Jepang di Hindia Belanda terdapat 48.0% karayuki-san dan sebanyak 9.1% adalah pemilik bordil atau germo.

Adapun gelombang kedatangan karayuki-san ke Hindia Belanda adalah tonggak awal kedatangan gelombang rombongan pedagang terutama pedagang kelontong Jepang. Menurut Shimizu Hajime, seorang ahli sejarah ekonomi Jepang, menyatakan bahwa pedagang kelontong awalnya melayani kebutuhan karayuki-san. Aktivitas mereka antara lain sewa-menyewa kamar (sehubungan dengan kegiatan prostitusi karayuki-san), membuka kedai makanan untuk menyediakan masakan Jepang, membuka salon rambut penataan sanggul cara Jepang, memperjualbelikan ikat pingang untuk kimono dan lain sebagainya (Astuti, 2008: 3).
Kehadiran pelacur impor seperti karayuki-san memang menjadi favorit para lelaki hidung belang (dimasa itu disebut “pria berhidung putih”). Seiring kedatangan para karayuki-san, pelacur dan escort lady asal daratan Tiongkok juga berdatangan. Pada masa itu pria Jepang sangat bergantung pada wanita, baik secara langsung mengeksploitasi pelacur sebagai germo dan pemilik bordilnya ataupun melayani kebutuhan sehari-hari mereka sebagai penari Rickshaw (jinrikisha-fu), tukang cukur, tukang cuci, tukang foto, tukang gigi, tukang pijat, penjual tekstil (gofuku-sho), pemilik toko perhiasan (khususnya kulit kerang), warung, restoran, pemilik bar, dokter umum dan sebagainya (Shiraishi, 1998: 7).
Ida Ruwaidah Noor, seorang praktisi seksualitas, mengemukakan empat prinsip skenario seksual (sexual script) yang jika diperhatikan memiliki persamaan dengan kegiatan prostitusi karayuki-san di Hindia Belanda, antara lain; (1) pola perilaku seksual yang cenderung lokalistik pada prakteknya, (2) pola perilaku seksual karayuki-san muncul bukan semata akibat dorongan biologis semata, tetapi lebih karena pengaruh budaya, (3) pola perilaku karayuki-san membentuk sebuah proses akulturasi dengan budaya di mana prostitusi tersebut berkembang, (4) pola perilaku seksual termodifikasi sesuai dengan kebutuhan individu karayuki-san. Menurutnya, seksualitas secara umum pada dasarnya merupakan konsep sosial yang tidak mandiri, alias sarat dengan kepentingan ekonomi politik yang ada di belakangnya (tanpa nama, 2006: 144).

BERAKHIRNYA PROSTITUSI JEPANG

Di Hindia Belanda prostitusi Jepang “dihapuskan” pada tahun 1912, dua tahun setelah konsulat dihapuskan. Hal ini terjadi karena perubahan paradigma pemerintah Jepang, dalam hal ini konsulat-konsulat Jepang di luar negeri tidak lagi melihat prostitusi sebagai profesi hina yang diperlukan dan untuk dibiarkan demi “kepentingan nasional dan kepentingan negara” Jepang (koku ‘eki), namun profesi ini dipandang sebagai “kehinaan nasional” (kokujoku). Dengan demikian mereka berubah dengan mencabut kategori pekerjaan tersebut, yaitu dengan penghapusan prostitusi Jepang berlisensi (haisho).
Pada awal-awal tahun beroperasinya konsulat (satu demi satu didirikan antara akhir tahun 1890-an dan 1910-an) tidak mempunyai alternatif kecuali menyetujui kegiatan prostitusi ini sebab prostitusi adalah landasan ekonomi mereka dan sumber devisa asing bagi negara Jepang. Konsulat Jepang dengan verdik mempropagandakan perasaan dan keyakinan bahwa bangsa Jepang adalah bangsa “kelas satu” (Ikuyu Kokumin atau Ito Kokumin) dan mereka tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa cap “aib nasional” yang dilemparkan kepada karayuki-san, germo dan pemilik bordil ke dalam posisi makin menjadi orang buangan dalam komunitas Jepang. Hal ini berakibat menimbulkan tekanan dari komunitas terhadap para pihak pelaku prostitusi.
Konsulat Jepang di Batavia menggolongkan populasi orang Jepang menurut pekerjaan yang dilaporkan sendiri oleh para pendaftar, maka laporan tahun 1913 mencatat bahwa para pelacur termasuk dalam kategori “lain-lain pekerjaan” dan “tidak bekerja”. Bahwa pada tahun itu terdapat 918 wanita yang terdaftar sebagai “tidak bekerja”, dapat diduga bahwa kebanyakan dari mereka itu adalah pelacur, sebagaimana tahun 1912 dilakukan pelarangan kegiatan prostitusi. Dengan demikian, bahwa para pelacur tersebut terus dihitung setelah tahun itu, walaupun dengan sebutan yang lain (Murayama, 1998: 140).
Di Hindia Belanda pada tahun 1898 bangsa Jepang disetujui sama status hukumnya dengan orang kulit putih. Hal ini memberi pengaruh pada status gengsi dan mobilitas vertikal naik, dari yang semula warga kelas dua (bersama dengan warga keturunan Arab dan Cina, orang Timur Asing) menjadi warga kelas satu bersama warga Eropa. Ketergantungan perekonomian Jepang di Hindia Belanda terhadap prostitusi juga mulai ditinggalkan sebagai konskuensi logis dari kemenangan Jepang dalam perang Cina-Jepang dan Rusia-Jepang dalam perebutan Pulau Sakhalin (1905), munculnya negara Jepang sebagai negara imperial “kelas satu” setelah Perang Dunia Pertama dan perpindahan profesi orang Jepang ke pekerjaan yang lebih terhormat pada dunia usaha dan industrialisasi dalam jaringan perdagangan Jepang.
Tak dapat disangsikan bahwa keberadaan karayuki-san memicu munculnya perdagangan kecil hingga ekspansi konglomerasi Jepang melalui perusahaan Mitsubishi, Toyoda yang berubah menjadi Toyota, Mitsui, pelayaran OSK Lines dan lain-lain. Singkatnya, kegiatan prostitusi Jepang merupakan cikal bakal gurita industri dan bisnis Jepang di Indonesia hingga saat ini. Tak ketinggalan prostitusi Jepang turut direkam dan memberi inspirasi para penulis besar Indonesia mulai dari Pramoedya Ananta Toer dengan tokoh Maiko, karayuki-san yang menjadi salah satu kembang dalam roman Bumi Manusia, hingga Remy Sylado dengan novel Kembang Jepun karangannya (Santosa, 2009: 27). Hal ini membuktikan bahwa prostitusi Jepang di Hindia Belanda tak sekedar urusan transaksional kelamin belaka melainkan sebuah kegiatan yang mampu menggerakkan perekonomian baik di dalam negerinya maupun pengaruhnya yang tak terelakkan di dunia internasional. Sejarah telah membuktikannya.

*Tulisan ini pernah disajikan dalam Forum Studi Kajian HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Sejarah pada Jumat tanggal 30 Oktober 2009 di ruang J8.102, Gedung J, Universitas Negeri Malang.

**Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Angk. 2007, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pernah menjadi Sekretaris Pelaksana Seminar Nasional HMJ Sejarah dan Musyawarah Wilayah III IKAHIMSI pada tahun 2008. Saat ini Ketua HMJ Sejarah Periode 2009/2010 dan Pemimpin Umum Jurnal Dimensi Sejarah. Penulis dapat dihubungi pada: Francis_x_hera@yahoo.co.id

DAFTAR RUJUKAN

Astuti, Meta Sekar Aji. 2008. Apakah Mereka Mata-mata? Orang-orang Jepang di Indonesia (1868-1942). Yogyakarta: Ombak.
Murayama, Yoshitada. 1998. Pola Penetrasi Ekonomi Jepang ke Hindia Timur Belanda Sebelum Perang. Dalam Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi (Ed.), Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara. Terjemahan oleh P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Post, Peter. 1992. Japanse Bedrijvigheid in Indonesië 1868-1942: Structurele Elementen van Japan’s Economische Expansie in Zuidoost Azië. Disertasi tidak diterbitkan. Amsterdam: Vrije Universiteit.
Santosa, Iwan. 27 Mei 2009. Sejarah Prostitusi Karayuki-san hingga Amoy dan Uzbek. KOMPAS, hlm. 27.
Shiraishi, Saya dan Shiraishi, Takashi. 1998. Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara: Sebuah Tinjauan. Dalam Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi (Ed.), Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara. Terjemahan oleh P. Soemitro. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tanpa nama. 2006. Subaltern di Balik Konsep Seksualitas. Srinth!l No. 10, hlm. 135-146.
Toer, Pramoedya Ananta. 1981. Anak Semua Bangsa. Jakarta: Hasta Mitra.
Utomo, Djoko, dkk. Pemberantasan Prostitusi Di Indonesia Masa Kolonial, Penerbitan Naskah Sumber, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2001. Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation dengan ARSIP NASIONAL RI.
Wibawarta, Bambang. 2008. Dejima: VOC dan Rangaku. Wacana Vol. 10 No.2, Oktober 2008.

F X DOMINI B B HERA (Universitas Negeri Malang 07)

Prostitusi Jepang di Hindia Belanda (1885-1912)

Baca Selengkapnya......

JIWA YANG HILANG DALAM SEJARAH

Wednesday, 14 April 2010

“Jiwa-jiwa kepemimpinan dalam tiap generasi muda tumbuh dari organisasi”
(Soekarno)

Jika dikatakan kepemimpinan, maka itu mencakup semua lapisan baik pemerintah, mahasiswa maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pergerakan lainnya. Dalam bahasan kali ini tidak akan disoroti kepemimpinan politik pemerintahan ataupun ormas-ormas, tetapi akan lebih banyak memfokuskan pada krisis kepemimpinan pemuda khususnya mahasiswa di Indonesia. Bahasan ini merupakan refleksi pemikiran penulis mengenai realitas kepemimpinan mahasiswa pasca reformasi sehingga meskipun objektifitas sudah diupayakan secara maksimal, mungkin masih ada beberapa pemikiran yang terasa subjektif.

Pemuda adalah penghubung kenyataan sejarah, melalui berbagai perjuangan yang di kawal pemuda dulu telah membawa perubahan. Presiden sukarno adalah salah satu dari banyaknya pemuda Indonesia yang membawa perubahan bagi Indonesia yang hingga hari ini nama, semangat, hingga ideologi-nya masih hidup bahkan menjadi simbol perjuangan bagi pemuda-pemudi Indonesia yang masih punya rasa “memiliki” terhadap bangsa untuk mengusung kesatuan. Karena pemuda idealnya memang harus meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini yang semakin bobrok.
Namun apa yang terjadi dengan pemuda Indonesia hari ini? Sebagian dari Mereka jiwa kepemimpinan bahkan jiwa pemuda-nya telah hilang. Atau sebaliknya jiwa mahasiswa atau pemuda yang idealis tetapi menipu!! Apa yang menjadi penyebabnya? Inilah kenyataan sosial yang tidak lepas dari masalah pemuda sebagai generasi bangsa ini. Fenomena krisis kepemimpinan tengah hangat di bicarakan sebagian mahasiswa yang masih memiliki jiwa organisasi (terlepas apapun organisasi itu).
Banyak faktor yang bisa di ambil untuk menjawabnya, tetapi berdasarkan pendekatan empirik yang saya lakukan kurang lebih setahun di organisasi-organisasi yang berada di UNJ. Pertama yaitu, fenomena krisis kepemimpinan ini merupakan kumulasi dari budaya instan & hedonis (dengan produk kapitalis) yang memang telah masuk kedalam sendi-sendi kekuatan mahasiswa

“maka mahasiswa terseret bersama jiwa yang telah hilang karena di puaskan dengan produk-produk kapitalisme”
Kedua, mahasiswa yang terjebak dalam penjara paradigma bahwa kuliah sebagai kunci pembentukan kesuksesan hidup, Atau istilah saat ini adalah study oriented only. Sehingga membuat mahasiswa memilih untuk apatis terhadap organisasi. Maka pembentukan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri mahasiswa tidak tercipta dan Ini lah kunci dari terjadinya krisis kepemimpinan di tengah mahasiswa. Karena telah kita ketahui bahwa organisasi adalah mediasi terbesar dalam pembentukan jiwa kepemimpinan dan kepemimpinan merupakan resistensi generasi muda (Marxian), sedangkan kuliah hanyalah sebatas membentuk aspek kognitif saja.
Fenomena ini cukup wajar terjadi di dunia kemahasiswaan. Warna-warni ragam karakter pemuda seperti itupun sudah tak aneh lagi bagi sebagian besar mahasiswa. Secara objektif, karakter-karakter tersebut sebenarnya adalah sebuah kecenderungan. Study oriented bukanlah sikap yang buruk karena memang mahasiswa masih memiliki kewajiban dalam bidang akademik, asal jangan study oriented only. Seorang aktivis yang terkenal dengan kesibukan dan jam terbangnya yang tinggi pun bukan pilihan yang kurang baik karena kehidupan tanpa sosialisasi dan organisasi akan terasa sepi.
Kecenderungan adalah sebuah pilihan kemana kita akan lebih fokus. Hanya saja yang menjadi masalahnya yaitu kecenderungan yang memunculkan apatisme dan ketidakpedulian mahasiswa terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Apatisme itulah yang saat ini banyak terjadi. Mahasiswa lupa dengan tugasnya sebagai agen perubahan. Sebagian besar justru memiliki persepsi yang salah terhadap kata-kata agent of change ini. Peran ini berhubungan dengan posisi mahasiswa yang berada di tengah-tengah antara masyarakat umum dengan pemerintah, pengusaha, akademisi dan profesional lainnya. Mahasiswa adalah jembatan antara kedua pihak tersebut.
Alternatif kepemimpinan untuk temukan jiwa yang hilang
Krisis kepemimpinan yang kini sedang berlangsung memanggil kaum muda untuk belajar dan bekerja lebih keras agar mampu memberikan alternatif kepemimpinan yang lebih demokratis, plural, inklusif, jujur, dan adil. Ketika berhadapan dengan gerak globalisasi yang eksploitatif itu kaum muda diundang untuk berani tampil dan menegakkan kembali martabat manusia sebelum ia sepenuhnya terlindas oleh gemertaknya roda-roda globalisasi ekonomi yang represif.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka memenuhi kedua panggilan tersebut:
Pertama, kesediaan untuk belajar dari sejarah. Gerak cepat zaman modern yang biasanya berorientasi ke depan dan individualistik sering membuat orang enggan untuk berhenti sejenak guna menengok ke belakang dan berguru pada sejarah. Padahal, sebagaimana ditekankan oleh Allan Bloom (1987), sejarah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan masa depan. Akan sulit bagi kita untuk membangun masa depan yang sehat bagi bangsa ini selama kita tetap rajin menutup-nutupi bagian-bagian tertentu dari sejarah kita. Kesediaan kaum muda untuk belajar dari sejarah bangsa sendiri maupun bangsa-bangsa lain akan memperkaya wawasan dalam upaya membangun masa depan yang dicita-citakan.
“Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.”(Pidato HUT Proklamasi 1966, Soekarno)
Kedua, kesediaan untuk belajar dari dan bersama masyarakat. Jika Soekarno muda akhirnya menjadi pejuang penuh semangat bagi rakyat terjajah, semangat itu tidak terutama ia dapatkan di bangku kuliah, melainkan dari masyarakat, misalnya dari petani Marhaen. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, kaum muda dan mahasiswa sekarang juga dituntut untuk bersedia membuka diri guna belajar dari dan bersama masyarakat dalam rangka perjuangan bersama demi terwujudnya masyarakat yang lebih baik.
“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” . -Bung Karno
Ketiga, dalam konteks ini perlu pula kiranya mempertimbangkan ajakan Romo Mangun kepada kaum muda untuk berjiwa pascanasionalis dan pasca Einstein (Mangunwijaya: 1999). Dengan semangat pascanasionalis (juga disebut "pascaIndonesia") Mangun berniat mengajak kaum muda untuk berwawasan humanis-universal berdasarkan kesadaran akan Indonesia sebagai bagian dari sejarah dan dinamika seluruh umat manusia. Sementara itu dengan jiwa pascaEinstein, Mangun ingin mengundang kaum muda untuk berpikir multi-dimensional dan membuka diri terhadap sifat relatif dari realitas, dalam arti tidak suka main mutlak-mutlakan terutama dalam rangka memenangkan kepentingan sendiri. Kemampuan untuk berjiwa humanis-universal serta menyadari multidimensionalitas dan relativitas berbagai aspek kehidupan tentu merupakan bekal penting bagi para pemimpin masa depan yang ingin membangun masyarakatnya menjadi lebih manusiawi.
Adapun Upaya membangun sikap kepemimpinan mahasiswa membutuhkan sinergisitas pelbagai elemen. Dalam hal ini, pihak universitas dan organisasi kemahasiswaan perlu menjalin kerja sama dan komunikasi. Kegiatan akademis tidak perlu dibenturkan dengan aktivitas organisasi kemahasiswaan, karena kedua hal tersebut merupakan elemen yang saling berhubungan dan komplementer. Agar ilmu-ilmu yang diperoleh dalam aktivitas akademik menjadi fungsional, maka pihak universitas membutuhkan peran dari organisasi kemahasiswaan.
Melalui organisasi kemahasiswaan, kompetensi mahasiswa seyogyanya mendapatkan arahan yang tepat. Jika di perkuliahan biasanya ilmu yang didapatkan masih "melangit", maka ilmu tersebut menjadi "membumi" dalam setiap aktivitas organisasi kemahasiswaan. Saatnya generasi muda berpikir cerdas, kritis, penuh inovativ dan bergerak progressif, berprestasi, serta memiliki keberanian. Tentunya kita tidak ingin di katakan seperti hewan ternak yang hidupnya hanya berternak diri. Perjuangan hari ini akan terasa lebih berat jika kita tidak mengusung kesatuan & penyatuan tujuan.
“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” (Bung Karno)

Referensi:
BASKARA WARDAYA SJ; tulisan di kabar-indonesia (2002),Staf pengajar di Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Pramoedya Ananta Toer ; “kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama Saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya berternak diri.”Saya Terbakar Amarah Sendirian , Wawacara bung pram dengan Andre’Vlitcek&Rossie Indira,Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Bara Prastama (Pend Sejarah 07)

JIWA YANG HILANG DALAM SEJARAH

Baca Selengkapnya......