Rantau nan Batuah

Friday, 4 June 2010

Penyatuan kebangsaan Indonesia dimulai ketika adanya penyatuan lokalitas dari berbagai daerah. Pada masa pergerakan, antara 1927 sampai 1945 para pemimpin partai, ormas dll mengikrarkan satu hal yang sama yakni Indonesia. Jelas pada masa itu perjuangan intelektual Indonesia di dasarkan rasa nasionalismenya terhadap Negara, bukan chauvisme terhadap daerah- daerah asal.

Namun seiring perkembangan sejarah, Jawa merupakan komponen daerah terbesar pusat dari segala perjuangan meskipun didalamnya banyak sekali tokoh-tokoh kebangsaan yang berasal dari luar Jawa. Minangkabau merupakan salah satu penghasil tokoh-tokoh besar dalam sejarah, namun karena sentralisasi jawa dalam sejarah, tidak mengenal daerah Minang sebagai produksi intelektualitas.

Bukti bersejarah yang terpenting adalah terbentuknya Indisce Vereniging(1) di negeri yang pada saat itu menjadi koloni di Indonesia yakni Belanda. Organisasi itu di bentuk dalam waktu yang bersamaan dengan terbentuknya organisasi di Jawa yakni Boedi Oetomo pada 1908 yang di ketuai oleh Iwa Kusumasumantri yang merupakan mahasiwa berasal dari Minang. Namun dalam perkembangan sejarah, peran IV seakan-akan dikesampingkan, hal tersebut dapat dilihat sampai sekarang dengan masih diagungkannya BO sebagai organisasi yang bersifat nasional, walaupun kenyatanya organisasi ini bersifat kedaerahan. Walaupun demikian, sejarah adalah sesuatu yang mutlak, oleh karena itu, walaupun Jawa adalah pemegang sejarah. Namun perlua adanya evaluasi dan mencoba untuk mengkaji sejarah tidak hanya dari prespektif Jawa.


1.Karakter dan falsafah adat Minangkabau
Masyarakat Minangkabau memiliki ciri khas dinamisme dan anti-parokhalisme keinginan menjadi yang lebih baik tersebut timbul dalam falsafah adat dan menjadi prinsip bagi masyarakat Minangkabau . Melalui struktur pengalamannya, masyarakat Minangkabau memiliki prespektif bahwa adat dan falsafah Minangkabau memandang konflik sebagai esensil untuk mencapai dan memepertahankan integrasi kebudayaan. Pertahanan ini timbul dalam adat istriadat masyarakat Minangkabau yang memiliki kemampuan kecerdasan sehingga membawanya kearah dinamisme. Kecardasan itu berangkat dari legenda yang sangat terkenal di Sumatera Barat mengenai hubungan orang Jawa dengan orang Minangkabau. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah ekspedisi Raja Kerta Negara ke Sumatera pada abad 13. Dalam menghadapi serangan Jawa, masyarakat Minang perlu bersatu. Namun mereka berfikir, perlawanan secara frontal akan membuat mereka kalah. Kepada Kerajaan Jawa, mereka mengusulkan untuk berperang dengan cara adu kerbau, panglima Jawa menyetujui usul itu dan memilih kerbau yang besar dan paling galak sebagai utusannya. Sedangkan masyarakat Minangkabau mengelabui pihak Jawa dengan cara tipu daya, mereka mengutus anak kerbau yang tidak makan dan diberi susu selama beberapa hari, sebelum adu kerbau, anak kerbau tadi di ikat diatas kepalanya dua pisau. Pertarungan kerbau itu dimulai, dan dapat terlihat jelas bahwa yang menang adalah kerbau yang kecil karena kerbau dari pihak Jawa menurut perkiraan kerbau kecil adalah induknya, lalu kerbau kecil tersebut mengejar induknya dan menanduk-nanduk perut kerbau besar itu dengan kepala yang telah terdapat pisau. Karena kemenangan ini, masyarakat Minang mengabadikannya dengan nama Minangkabau yang berarti menang kerbau. Dari legenda tesebut menyulut keyakinan bahwa masyarakat Minang memiliki intekektual yang tinggi(2).

Selain memiliki sifat dinamis dan intelektual yang tinggi. Masyarakat Minang juga memiliki Kemampuan adat bertahan melawan perkembangan zaman yang mampu merubah paradigma berfikir dan sikap mampu di maksimalkan dengan pengembangan diri menerima hasil pembaharuan. Penerimaan tersebut merupakan salah satu kebutuhan untuk terciptanya pembawaan masyarakat menjadi yang lebih baik. Namun tidak menghilangkan dasar adat yang telah tertanam dalam masyarakatnya, karena masyarakat Minangkabau sangat mempertahankan adat sebagai pondasi ciri masyarakatnya. Walaupun demikian tidak berarti bahwa menolak unsur-unsur budaya baru, bila budaya tersebut dianggap baik maka adat Minangkabau menerima dan mengakulturasikan kedalam budayanya. seperti masuknya masuknya Islam (agama). Hasil dari pembauran itu semua dapat dilihat bagaimana jati diri masyarakat Minangkabau mendorong proses moderinisasi demi tercapainya kemajuan(3).

Keterbuakaan diri adat Minagkabau juga disesuaikan pada tuntutan perkembangan zaman. Tetapi pada saat yang bersamaan masyarakat Minangkabau mampu mempertahankan karakter dan bentuk asli dari adat dan falsafahnya. Masuknya budaya baru ke dalam diri mereka, tidak berarti merusak atau melemahkan adat, tetapi mampu memperkuat dan memperkaya adat yang telah ada(4). Itu dikarenakan ada proses dinamika untuk mengambil mana yang baik mana yang buruk dari pembauran adat tersebut.

2. Nilai Falsafah Perantauan
Pergi merantau menurut falsafah Minangkabau berarti membuka mata warga Minang untuk mengenal dunia luar yang luas dimana mereka akan menemui hal-hal yang baru yang akan di bawa pulang(5). Perantauan ini memakan waktu yang lama, hal ini dikarenakan perbedaan dalam tujuan merantaunya, ada yang bekerja ataupun menuntut ilmu. Dalam kisah pribadi sejarahwan Taufik Abdullah bagaimana waktu lama selama merantau itu menjadi suatu kebiasaan yang wajar.

Betapa saya ingin berandai-andai dengan para penumpang bis ini. Tetapi dengan siapa? Terasa seakan-akan hanya saya saja yang sendirian tanpa teman. Duduk dikursi paing belakang, akhirnya saya ringankan saja mulut untuk berkata pada kenek bis, “sudah empat tahun tak pulang” kata saya memberi senyum minta simpati. Tetapi sayang, ia hanya merangguk dan memberi komentar pendek “biasa!”. Dan saya pun kehilangan bahan pembicaraan, betapa besar harapan saya agar ia mau saja bertanya meski berlalu saja “mengapa?” dan saya pun tentu akan menceritakan sekedarnya(6).

Kisah tersebut merupakan gambaran bahwa masyarakat Minang tidak akan pulang sebelum menjadi “pemenang”(7). Dasar perantauan mereka dilandasi niat dan tekat yang matang, walaupun daerah tersebut belum diketahui sebelumnya.

Dalam adat Minangkabau perantauan di istilahkan sebagai rantau nan batuah yakni suatu ajaran kultur yang mendorong para remaja Minang untuk keluar kampung halamannya. Kata bertuah (8)maksudnya daerah yang tidak dikenal atau menakutkan. Namun itu adalah sebuah tantangan dan harus dilaksanakan dengan keteguhan hati. Oleh karena itu, si perantau harus memiliki niat dan tekat untuk merantau meski daerah tersebut tidak ia kenal sama sekali. Selain itu, perantauan juga dapat membuka mata para warganya untuk mengenal dunia luar yang luas dimana mereka akan menemukan hal-hal baru yang nanti akan dibawa pulang(9). Intinya kemanapun si perantau pergi, ia akan kembali lagi ke halamannya dengan segala barang bawaannya, baik harta maupun ilmu. Sebagai contoh, Pada masa pergerakan, banyak tokoh-tokoh besar lahir dari produk perantauan, hal tersebut dapat dilihat bagaimana pada 1908 para mahasiswa-mahasiswa Minang melanjutkan sekolah sampai di negeri Belanda, hasilnya mereka membentuk suatu perkumpulan yang bernama Perhimpunan Indonesia yang menghasilkan orang-orang besar yang berasal dari ranah Minang seperti Iwa Kusumasumantri, Sjafrudin Perwiranegara, Moh Hatta dan Sjahrir.

Pada dasarnya, banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa definisi rantau seakan-akan mencari uang dan harta. Lain daripada itu, ilmu merupakan tujuan sesungguhnya. Pada nantinya mereka akan memainkan peran sebagai guru atau ulama sehingga masyarakat bisa ikut menerima apa yang baik dan apa yang buruk. Ini merupakan keselarasan bagaimana adat dan falsafah Minang adalah adat yang terbuka dalam menerima sesuatu demi tercapainya moderenisasi.

Visi dan adat Minangkabau, menuntun kepada warganya untuk menyelaraskan dan membandingkan dunia tempat asalnya dengan dunia yang mereka singgahi selama perantauan. Itu dikarenakan sebagai pemilahan budaya luar yang masuk kedalam adat istiadat Minang, sehingga dapat diketahui yang mana yang baik dan yang mana yang buruk dan yang mesti diserap(10).

3. Pemenang dalam Perantauan.
Sejarahwan Taufik Abdullah mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh besar dalam dinamika sejarah Indonesia merupakan orang-orang yang berasal dari Minangkabau, “pemenang dirantau”(11) begitulah ungkapan yang biasa ia katakan sebagai kebanggaan bagaimana banyak “orang awak” mampu bersaing dengan orang-orang luar. Selain itu, kebanggaan besar lainnya kemenangan yang diperoleh “orang awak” tersebut tidak hanya material, tetapi juga pemikiran-pemikiran yang sangat berguna bagi bangsa dan negaranya seperti: Tan Malaka, Moh Hatta dll.

CATATAN KAKI
1. Suwidi Tono, Maha Karya Soekarno-Hatta (Jakarta : Vision, 2009) hal. 95-96. Organisasi perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia.
2. Audrey Kahin, dari Pemberontakan ke Integrasi (Jakarta : Obor, 2008), hal.6.
3. Alfian, Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian, prisma, no. 7 (1988), hal. 60.
4. Ibid.
5. Ibid., hal.61.
6. Audrey Kahin, Op. Cit., Xii. Sebuah pengantar dari Taufik Abdullah mengenai buku tersebut.
7. Kata yang diucapkan oleh Taufik Abdullah melihat kesuksesan para perantau dari tanah minang di daerah perantauannya, seperti para tokoh nasional yakn, M. Yamin,M.Hatta, Tan Malaka, Sjahrir dll.
8. Ada perbedaan kata antara bahasa melayu dengan minang dalam mendefinisikan kata bertuah. Bagi bahasa Melayu bertuah artinya keberuntungan. Bagi bahasa minang berarti tidak dikenal atau menakutkan.
9. Alfian, Loc. Cit.
10. Alfian, Op. Cit., hal. 62.
11. Audrey Kahin, Lo. Cit., hal. xvi.

DAFTAR PUSTAKA
Alfian, Tan Malaka: Pejuang Revolusioner yang Kesepian, prisma, no. 7 (1988)
Kahin, Audrey, dari Pemberontakan ke Integrasi (Jakarta: Obor, 2008)
Kompas (Jakarta), 26 Mei 1984
Tono, Suwidi, Mahakarya Soekarno-Hatta (Jakarta : Vision, 2009)

Okto Dellon (Pend Sejarah TA 2008)

Rantau nan Batuah

Baca Selengkapnya......

Museum Kebangkitan Nasional

Wednesday, 2 June 2010

Anda mungkin sering berkunjung ke museum. Mungkin museum yang paling sering dikunjungi adalah museum-museum yang terletak di kawasan Kota Tua atau di daerah kota Bogor. Namun, apakah anda pernah mengunjungi museum Kebangkitan Nasional? Saya akan memberi penjelasan mengenai museum tersebut.

Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah bangunan tua bekas STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen) atau Sekolah Kedokteran Bumiputera yang didirikan pada tahun 1899. Dari tahun 1902 hingga 1925, gedung ini resmi digunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran dan asrama pelajar STOVIA. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai tempat penampungan tawanan tentara Belanda oleh Jepang. Gedung ini sempat dipugar pada tahun 1973 oleh Pemda DKI Jakarta karena dinilai memiliki nilai sejarah. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1974, gedung bersejarah ini diresmikan oleh Presiden Soeharto dan diberi nama Gedung Kebangkitan Nasional.

Gedung Kebangkitan Nasional ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 12 Desember 1983. Berdirinya gedung ini tidak terlepas dari perjuangan pergerakan nasional bangsa Indonesia. Di gedung inilah dr. Soetomo bersama pelajar-pelajar STOVIA lainnya mendirikan sebuah organisasi yang bernama Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908, dengan Ketuanya adalah dr. Soetomo. Berdiri dan berkembangnya Boedi Oetomo menimbulkan reaksi terhadap berdirinya Sarekat Dagang Islam, Indische Partij, Muhammadiyah dan Perhimpoenan Indonesia. Organisasi Boedi Oetomo berhasil merangkul anggota-anggotanya dari Jawa dan Madura.
Kini, gedung tersebut dijadikan sebuah museum yang dikenal dengan nama Museum Kebangkitan Nasional. Letaknya di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh No. 26, Jakarta Pusat. Berdekatan dengan RSPAD Gatot Soebroto. Museum ini memiliki beberapa koleksi yang berhubungan dengan sejarah kebangkitan nasional. Koleksi-koleksi tersebut dapat dilihat di beberapa ruangan, antara lain di ruang pengenalan, ruang sebelum pergerakan nasional, ruang awl kesadaran nasional dan ruang pergerakan nasional. Selain itu, ada juga ruang-ruang pendukung yang dinilai sangat penting dan merupakan ruang Memorial Boedi Oetomo, yaitu tempat didirikannya Boedi Oetomo oleh par pelajar STOVIA. Ruang-ruang tersebut adalah ruang memorial Boedi Oetomo, Ruang Peragaan Persidangan Pembelaan dr. H.F. Roll, ruang Peragaan Kelas STOVIA, dan ruang Peragaan Kelas Kartini. Museum ini dapat dikunjungi pada hari selasa hingga hari minggu. Untuk hari senin dan hari besar, museum ini tidak buka. Jam buka museum ini adalah pukul 08.30-15.00 WIB (Selasa-Kamis), 08.30-11.30 WIB (Jum’at) dan 08.30-14.00 (Sabtu-Minggu). Sedangkan karcis masuknya adalah Rp 750, 00 untuk Dewasa dan Rp 250,00 untuk anak-anak. Untuk rombongan dewasa dikenakan karcis masuk sebesar Rp 250,00 per orang dan Rp 100,00 per orang untuk rombongan anak-anak. Jika anda ingin menambah pengetahuan anda mengenai sejarah pergerakan nasional bangs Indonesia, maka berkunjunglah ke museum ini. Murah dan mudah, tetapi pengetahuan dan pengalaman yang didapat sangat mahal dan berguna. Selamat berkunjung.

A. Seftian, Pend. Sejarah 2008

Museum Kebangkitan Nasional

Baca Selengkapnya......

Peranan Frank Graham dalam Revolusi Indonesia

Friday, 28 May 2010

Perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 telah menarik perhatian dunia Internasional, khususnya Amerika Serikat. Saat itu, Amerika Serikat memiliki peranan penting dalam penyelesaian masalah antara Indonesia dengan Belanda.
Namun, kita harus melihat dulu bagaimana peranan Amerika Serikat dan apa tujuan dari Amerika Serikat dalam membantu menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Apakah peranannya lebih memihak Belanda atau memihak Indonesia dan juga apakah tujuannnya memang benar-benar ingin membantu penyelesaian pertikaian tersebut?

Saat itu, Amerika Serikat sedang terlibat dalam Perang Dingin melawan Uni Soviet. Amerika yang berideologi Liberalis-Kapitalis tentu akan sangat membantu negara sekutunya, yaitu Belanda, karena hal ini sesuai dengan kecenderungan politik luar negeri Amerika yang ingin merehabilitasi ekonomi Eropa Barat yang hancur akibat Perang Dunia II. Bentuk bantuannya diberikan lewat bantuan keuangan yang dikenal dengan nama “Marshall Plan”. Hal ini lebih menguntungkan Amerika Serikat ketimbang membantu Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh orang-orang sosialis,seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.

Meskipun demikian, Frank Graham yang mewakili Amerika Serikat dalam membantu mengatasi permasalahan di Indonesia tidak sepenuhnya menjalankan kebijakan politik luar negeri Amerika saat itu. Dia dikenal sangat pro Indonesia dan bahkan para politikus Republik Indonesia menyebut Graham sebagai ”sahabat terpercaya bangsa Indonesia”.[1]
Peranannya dalam membantu penyelesaian permasalahan di Indonesia pada masa revolusi sangatlah besar hingga akhirnya posisinya sebagai wakil Amerika dalam KTN harus digantikan oleh Coert Dubois yang dikenal sangat pro Belanda pada tahun 1948 karena hasil penafsirannya soal perundingan Renville oleh pemerintahan Amerika Serikat dianggap merugikan Belanda dan dianggap terlalu memberi posisi kepada Republik. Suatu hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia saat itu.
Lalu timbullah pertanyaan. Mengapa dalam membantu menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda, Frank Graham dianggap memihak Indonesia? Padahal, saat itu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat cenderung lebih memihak Belanda, tetapi Graham justru malah membela perjuangan bangsa Indonesia. Bahkan setelah posisinya digantikan dan dipulangkan ke negeri asalnya, Frank Graham tetap memiliki peranan yang cukup penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Frank Graham dan Revolusi Indonesia
Pada 17 Agustus 1947, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham.[2] Terlepas dari idealisme yang dibawa setiap anggota KTN ketika terpilih untuk bertugas di Indonesia, misi Graham, Kirby, dan van Zeeland beserta staf mereka adalah menghadapi ketidaktegasan dan ketiadaan niat berdamai antara kedua pihak yang sebelumnya sudah diresmikan di Linggarjati.
Frank Graham tiba di Jawa pada Oktober 1947. Sebagai wakil Amerika Serikat untuk Komite Jasa Baik PBB, Frank Graham langsung membuat kecewa para politikus Belanda yang sebenarnya sangat mengaharpkan bantuannya. Ia sangat mengagumi upaya gigih bangsa Indonesia dalam perjuangannya menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Frank Graham dipilih menjadi wakil Amerika dikarenakan latar belakangnya dalam arbitrasi perselisihan ketenagakerjaan. Ia juga sangat dihormati sebagai rektor Universitas North Carolina at Capehill. Ia merupakan seorang aktivis hak sipil di Amerika Serikat bagian selatan pada tahun 1940-an yang sangat anti rasis dan berjuang untuk meningkatkan status sosial dan politis orang Afrika-Amerika. Maka dari itu, pandangan politiknya sangat sesuai dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada akhir 1940-an dan sepanjang tahun 1950-an, negara-negara bagian Amerika Serikat yang dulunya menjalani perbudakan tetap ngotot mempertahankan kebijakan segregasi (pemisahan) ras. Akhirnya, pandangan politik Graham yang mencakup dukungan bagi persamaan hak sipil dan hak memilih bagi orang Afrika-Amerika di daerah “Dixecrat” (Partai Hak Negara Bagian, pecahan Partai Demokrat yang mendukung segregasi dan gaya hidup khas selatan, membuatnya dikucilkan dan dicurigai oleh pemilih di North Carolina.
Salah satu bentuk dukungan Graham kepada Indonesia adalah perannya dalam Perundingan Renville yang dilaksanakan sesuai dengan seruan Dewan Keamanan PBB, dimana RI dan Belanda mengadakan perundingan dengan ditemani oleh KTN sebagai penengah. Perundingan dilakukan di atas kapal Renville, suatu kapal pengangkut pasukan milik Amerika Serikat yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan tersebut dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dengan susunan delegasi sebagai berikut:
• Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin dengan dua orang wakil ketuanya, yaitu Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi
• Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojoatmoko, seorang tokoh NICA dengan wakil ketuanya Mr. H.A.L. van Vredenburgh Koets
• KTN terdiri dari AS yang diwakili Dr. Frank Graham, Australia diwakili oleh Richard Kirby dan Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland

Perundingan tersebut mengalami beberapa kemacetan dalam beberapa hal, diantaranya adalah:
• Masalah pembentukan NIS (Negara Indonesia Serikat)
• Masalah Pembenrukan Negara Interim
• Masalah Uni Indonesia-Belanda
• Masalah Plebisit
Dalam lanjutan perundingan, KTN dianggap lebih condong memihak Belanda karena Indonesia harus menerima apa yang dinamakan Garis Van Mook. Dengan dasar gencatan senjata yang berpegang pada garis satus quo inilah pihak Indonesia dipaksa menelan kekecewaan berupa keharusan mengosongkan kantong-kantong basis gerilya di Jawa Barat, dimana pasukan divisi Siliwangi TNI harus tunduk pada perintah untuk melaksanakan hijrah ke wilayah kekuasaan republik di Jawa Tengah.
Hasil perundingan menimbulkan dua reaksi keras yang datang dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri, Panglima Besar Jenderal Soedirman menyatakan bahwa status TNI hanya dapat berubah jika telah dibentuk Angkatan Perang NIS yang seluruhnya beranggotakan seluruhnya dari orang-orang Indonesia dan tidak merupakan campuran dari serdadu-serdadu bangsa lain, serta TNI berfungsi sebagai inti. Sedangkan dari luar negeri, wakil Uni Soviet di Dewan Keamanan PBB, Gromyko mengatakan bahwa KTN terlalu menekan pihak RI demi keuntungan Belanda, suatu pengkhianatan besar dari dewan terhadap suatu bangsa di dunia.[3] Bahkan, Gromyko sempat menguliahi sidang PBB pada akhir tahun 1948. Ia mengatakan bahwa Dewan Keamanan telah memperantarai penyelesaian yang seharusnya mengingatkan semua orang akan kata-kata Mark Twain, “kalau ayam mengeluarkan telur berukuran normal, dia berkotek seolah-olah habis menciptakan satu planet kecil”. Ia juga mengusulkan agar perjanjian Renville dipajang dalam museum sebagai dokumen memalukan yang dibuat karena PBB telah melupakan penderitaan bangsa-bangsa terjajah,dan hanya mengabdi kepada kerakusan kapitalis Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan kolonial Eropa.[4]
Namun, semua reaksi di atas sebenarnya tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh Frank Graham yang memainkan peranan sentral dalam perumusannya. Berdasarkan apa yang dianggapnya jaminan kuat dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Graham telah memberikan Amir Sjarifuddin jaminan kuat yang sama, bahwa Amerika Serikat akan menekan Belanda agar mematuhi kewajibannya dalam perjanjian Renville.[5]
Sementara itu menurut Charlton Ogburn, yang telah berusaha keras dalam membuat perundingan Renville akhirnya telah membuahkan hasil, bertahun-tahun kemudian bakal mengenang bahwa perundingan Renville adalah “buah yang masam” karena Belanda menandatanganinya dengan satu pemahaman, dan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia menandatanganinya dengan pemahaman lain lagi.
Akan tetapi, Graham dan Amir tidak bisa mengantisipasi bahwa para pejabat senior AS yang berpengaruh dalam pemerintahan Amerika Serikat akan mengambil kesimpulan bahwa konsesi-konsesi yang telah ditarik Graham dari pihak Belanda dianggap terlalu jauh dan tidak dapat dipertahankan.[6] Akhirnya setelah Perundingan Renville, Graham diberhentikan dan digantikan oleh Coert Dubois, seorang pegawai luar negeri karir yang terkenal bersikap pro Belanda.
Digantikannya Frank Graham dari posisinya sangat mengecewakan wakil Indonesia dalam perundingan Renville, yaitu Amir Sjarifuddin. Wakil Amerika Serikat, Profesor Frank Graham, yang dianggapnya sebagai teman baik dan seiman, pernah sama-sama menjadi tokoh Gerakan Mahasiswa Kristen semasa muda mereka, ditarik kembali oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Graham lah yang meyakinkan Bung Amir agar menyetujui tuntutan Belanda supaya Tentara Nasional Indonesia mengosongkan daerah pendudukan.
Selanjutnya, dua partai (PNI dan Masyumi) yang menjadi koalisinya pun harus mengundurkan diri karena merasa tidak mampu menjalankan hasil perundingan Renville. Amir dan kabinetnya pun juga harus dijatuhkan karena dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya. Kalangan sayap kiri pendukung Amir Sjarifuddin melihat bahwa Amir tak punya pilihan lain selain menandatangani perundingan Renville, terutama karena utusan-utusan Washington mengancam akan mundur dari keterlibatannya dalam penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda jika Republik Indonesia menolak mengikuti prnsip-prinsip legalistik perundingan Renville.[7]
Graham meyakinkan Amir di KTN Dewan Keamanan PBB bahwa dengan menandatangani kesepakatan gencatan senjata, meski dengan berat hati mereka berarti memilih menentukan nasib lewat kertas suara, bukan lewat senjata. Pilihan tersebut menurut Graham, jelas bakal menarik bagi kecenderungan politik pemerintahan Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman.
Pada bulan-bulan awal 1948, para pejabat Belanda bersuka ria karena mengetahui sikap pro Belanda Amerika, yang pada gilirannya menimbulkan rasa percaya diri dan komunikasi dari Kedutaan Besar Belanda di Washington ke Den Haag dan Jakarta. Pandangan positif makin kuat dengan digantikannya Frank Graham sebagai wakil Amerika dalam Komisi Tiga Negara. Teman-teman Indonesia Frank Graham melepas kepergian pembela mereka dengan sedih walau mereka senang mendengar bahwa sepulangnya dari Indonesia ke Amerika, Frank Graham diangkat menjadi Penasihat Khusus Urusan Indonesia bagi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.

Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Frank Graham telah membuktikan objektivitasnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda meskipun tindakannya dianggap oleh Belanda dan pemerintah Amerika Serikat dianggap terlalu pro Republik. Dari latar belakang Frank Graham yang pernah menjadi seorang aktivis hak sipil orang Afrika-Amerika di negara asalnya, ia pun lebih terkesan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam menuntut kedaulatannya dari tangan Belanda.
Pengaruh Perang Dingin dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang lebih memfokuskan untuk membantu negara sekutunya, yaitu Belanda tidak begitu mempengaruhi Frank Graham. Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia, ia bisa menempatkan posisinya sebagai bangsa Indonesia sehingga tindakannya harus bertentangan dengan pejabat-pejabat senior Amerika Serikat dan menyebabkan dirinya harus digantikan oleh Coert Dubois.
Frank Graham juga memiliki peranan penting dalam perumusan perundingan Renville. Di dalam penandatanganan perundingan tersebut, ia juga orang yang berhasil meyakinkan delegasi Indonesia, yaitu Amir Sjarifuddin agar mau menadatangani perundingan tersebut.
Namun, hasil dari perundingan tersebut menimbulkan kecaman keras dari berbagai pihak, baik Amerika, Belanda, Indonesia dan juga PBB. Kesalahan dalam perundingan Renville disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran antara Belanda dan Indonesia. Akhirnya, Frank Graham dan Amir Sjarifuddin pun harus rela kehilangan jabatannya karena keduanya tidak dapat mengantisipasi desakan yang datang dari pihak yang menentang hasil perundingan tersebut.
Amir yang merasa kecewa dengan digantikannya Frank Graham dan kehilangan posisinya sebagai perdana menteri, akhirnya melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948 bersama Muso, seorang tokoh komunis yang baru saja kembali dari Uni Soviet. Sedangkan Graham diangkat menjadi Penasihat Khusus Urusan Indonesia bagi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat setelah kembali ke negaranya.

Catatan Kaki
1. Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg, Indonesia Merdeka karena Amerika? (Jakarta: Serambi, 2008), p. 56.
2. Nugroho Notosusanto dan Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI (Balai Pustaka: Jakarta, 1984), p. 136.
3. Tuk Setyohadi, Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa (Jakarta: CV Rajawali Corporation, 2002) pp. 72-75.
4. Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg, op.cit., p. 286
5. George McTurman Kahin. Denyut Nadi Revolusi Indonesia: Kenangan dan Renungan tentang Revolusi Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), p. 17.
6. George McTurman Kahin, ibid., p. 19.
7. Frances Gouda dan Thijs Brocades Zaalberg, op.cit., p.294.

Daftar Pustaka
Elson, R.E. The Idea of Indonesia. Jakarta: Serambi. 2009.
Gouda, Frances dan Zaalberg, Thijs Brocades. Indonesia Merdeka karena Amerika?. Jakarta: Serambi. 2008.
Kahin, George McTurman. Denyut Nadi Revolusi Indonesia: Kenangan dan Renungan tentang Revolusi Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1997.
Nordholt, Henk Schult. Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened Poesponegoro. Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
Setyohadi, Tuk. Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Jakarta: CV Rajawali Corporation.2002.

Achmad Seftian Pend. Sejarah 2008

Peranan Frank Graham dalam Revolusi Indonesia

Baca Selengkapnya......

Kabinet Hatta

Wednesday, 26 May 2010

Indonesia pada masa 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.
Memasuki tahun 1948, kondisi Indonesia terpuruk baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Jatuh bangunnya Kabinet Sjahrir dan Amir lebih banyak diakibatkan oleh oposisi diluar parlemen membuat Presiden Soekarno mencari figure pemimpin yang kuat untuk menyelamatkan bangsa.

Hatta dipandang memiliki kedudukan yang kuat baik ke luar dalam bidang diplomasi maupun ke dalam untuk menyatukan berbagai pertikaian partai politik. Kebijakan Hatta terbukti mampu menyatukan partai-partai politik sehingga Kabinet Hatta merupakan kabinet yang tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan-kekuatan diluar parlemen meskipun kabinet ini mendapat oposisi yang hebat dari Sayap Kiri.

Hatta memberi pengaruh yang cukup besar dalam setiap pengambilan kebijakan politiknya. Hatta dalam menentukan kebijakan politiknya juga memperhatikan kondisi intern dan ekstern Indonesia, sehingga kebijakan politik Hatta merupakan usaha untuk memperkuat Indonesia baik ke dalam maupun ke luar. Kebijakan ini terlihat dari tiga masalah penting yaitu diplomasi, rasionalisasi dan pembangunan. Pada masa pemerintahannya, Hatta berusaha untuk berdiri di atas semua golongan tetapi Kabinet Hatta mendapat oposisi yang hebat dari Sayap Kiri yang tidak menyetujui kabinet presidensil dan kebijakan-kebijakan Kabinet Hatta. Namun, Kabinet Hatta menunjukkan diri sebagai kabinet yang cukup kuat, terbukti Kabinet Hatta tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan oposisi yang digalang Sayap Kiri dengan Pemberontakan Madiun 1948 sebagai puncaknya. Kuatnya Kabinet Hatta tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Hatta merangkul Masyumi dan PNI sebagai partai besar saat itu, Hatta juga berhasil merangkul partai Kristen, Katolik dan militer kelompok Nasution sebagai penyokong kekuatan kabinetnya. Kebijakan Kabinet Hatta tidak semuanya dapat terlaksana dengan baik, karena kondisi politik yang tidak stabil di dalam negeri akibat Pemberontakan
Madiun 1948 dan Agresi Militer Belanda II (AMB II). Tetapi, Hatta berhasil menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda dan menghasilkan Piagam Penyerahan dan Pengakuan Kedaulatan bagi Indonesia melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dapat dikatakan sebagai karya monumental Hatta dalam bidang diplomasi. Pada kebijakan rasionalisasi Hatta telah meletakkan dasar-dasar untuk mengefektifkan susunan dan administrasi negara dan Angkatan Perang, meskipun usaha ini sedikit terhalang dengan terjadinya Pemberontakan Madiun 1948. Kebijakan pembangunan Hatta telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi program transmigrasi, penyempurnaan pengairan dan pembukaan lahan-lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan. Tetapi, kondisi ekonomi belum sepenuhnya stabil karena harga kebutuhan pokok dan inflasi masih tinggi. Pada bidang pendidikan Hatta berhasil mengupayakan pemberantasan buta huruf dan pembangunan sekolah-sekolah keterampilan untuk para pemuda yang pulang dari front. Setelah Hatta tidak lagi menjadi Perdana Menteri, kiprah Hatta dalam panggung politik lebih banyak dilakukan dibalik layar. Hatta lebih banyak memberi masukan pada para pemimpin-pemimpin partai politik dalam mengambil kebijakan, hingga akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Pada penelitian selanjutnya dapat mengulas bagaimana kebijakan politik Hatta dari sudut pandang lain, seperti ekonomi untuk semakin dapat melengkapi data-data perkembangan pembangunan pada tahun 1948-1950. Penelitian lain yang juga dapat diangkat adalah kebijakan politik Hatta pada masa demokrasi parlementer (1950-1957) sampai pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden.

Isi
Penandatangan persetujuan Renville menimbulkan suatu gejolak pada Kabinet Amir Syarifudin, Masyumi yang merupakan partai politik terbesar, telah mengundurkan diri dari Kabinet pada tanggal 16 Januari.[1] Meskipun menetang persetujuan Renville, Masjumi mau mematuhinya karena sudah ditandatangani oleh Pemerintah.[2] Setelah persetujuan Renville ditandatangani Masjumi dan PNI memberikan sebuah pernyataan bahwa mereka tidak dapat mendukung Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri dan bahwa dukungan mereka kepada setiap Pemerintah pada masa yang akan datang akan tergantung pada apakah mereka mempunyai posisi dominant di dalamnya.[3] PNI dan Masjumi menunjukkan sikap bahwa mereka tidak dapat mendukung sebuah perjanjian tanpa disetujui oleh mereka.[4] Dengan pngunduran diri kedua partai tersebut dukungan terhada Amir Syarifudin semakin berkurang, Amir Syarifudin hanya mendapatkan dukungan dari sayap kiri, karena hal tersebut Amir Syarifudin mengundurkan diri dari Perdana Menteri.[5] Setelah pengunduran diri Amir Syarifudin, Presiden Soekarno menunjuk Drs. Mohammad Hatta, sebagai wakil Presiden yang berdiri diluar partai untuk membentuk suatu Kabinet Presidensil. Tujuan awal yang dilakukan Hatta dalam membentuk Kabinet Presidensil adalah membentuk suatu Pemerintah Nasional yang mengikutsertakan semua partai besar. Namun tujuan dari Hatta tidak dapat terlaksana karena Hatta tidak mampu mendamaikan sayap kiri. Sayap kiri menuntut minimum empat jabatan Kabinet, dengan amir Syarifudin sebagai menteri pertahanan. Keinginan sayap kiri mendapat reaksi keras dari Masjumi yang menentang Amir Syarifudin sebagai menteri pertahanan, karena dengan pertimbangan kejadian-kejadian pada waktu Amir menjadi Perdana Menteri, Amir telah memakai dana dari jabatannya untuk membina kelompok pengikut pribadi.

Susunan Kabinet Hatta



Program-program kerja yang akan dilakukan oleh Hatta meliputi empat butir program kerja, yaitu:
1. Pelaksanaan Persetujuan Renville tentang gencatan senjata dan prinsip-prinsip politik serta melanjutkan perundingan dengan Belanda melalui komisi jasa-jasa.
2. Mempercepat pembentukan suatu Republik Indonesia Serikat yang demokratis dan berdaulat.
3. Rasionalisasi dan Rekonstruksi ekonomi dan angkatan perang Republik.
4. Perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh perang dan pendudukan Jepang.

Program-program kerja tersebut mulai dilaksanakan oleh Hatta dengan melakukan penarikan pasukan TNI ke luar garis Van Mook.sebelum tanggal 26 Februari 1948, semua Tentara Republik telah meninggalkan kantong-kantong gerilya dan menyeberangi garis van Mook menuju daerah yang diuasai oleh Republik. Namun tidak semua tentara meninggalkan daerah-daerah gerilya mereka, sekitar 400 tentara masih bertahan di daerah mereka, kebanyakan dari mereka termasuk pasukan Hizbullah yang masuk ke dalam TNI.
Pada rapat umum di Surakarta tanggal 26 februari, sayap kiri yang menetang Kabinet Hatta melakukan reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR). Program yang diumumkan oleh Amir Syarifudin lebih menekankan kepentingan buruh dan kepentingan petani, tetapi dilain pihak hampir identik dengan program sayap kiri yang diumumkan pada teanggal 21 februari.[6] Dalm jangka waktu dua minggu partai pendukung FDR (Partai Sosialis, Partai Buruh dan Pesindo) serta perkumpulan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang juga berkaitan erat dengan FDR menginginkaan dibatalkannya Perjanjian Renville, tidak mengadakn perundingan dengan Belanda sebelum mereka mengundurkan diri dari Indonesia, nasionalisasi harta kekayaan Belanda dan harta kekayaan orang asing lainnya tanpa ada ganti rugi.
Permusuhan antar FDR dengan Pemerintah semakin bertambah, permusuhan itu diawali dengan ditolaknya Amir menjadi menteri pertahanan dalam Kabinet Hatta. Tujuan FDR untuk jangka panjang adalah mendominasi kekuasaan pemerintah dengan mendapatkan posisi-posisi penting seperti menteri pertahanan dan menteri dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut FDR saip menjalancan cara Revolusioner. Kekuatan utama FDR terletak pada angkatan perang dan pada kalangan tingkatan-tingkatan buruh. Pada masaa pemerintahannnya, Amir Syarifudin telah berhasil membina suatu kedudukan pribadi yang kuat dalam angkatan perang. Kekuasaannya untuk menunjuk dan mengeluarkan dana telah membuat sejumlah besar perwira angkatan perang TNI yang tetap setia padanya. Yang lebih penting lagi adalah kedudukan kuat yang telah dibina Amir dalam organisasi pembantu utama angkatan perang, yaitu TNI masyarakat.[7] Organisasi TNI masyrakat bertujuan untuk mengorganisir pertahanan rakyat setempat untuk membantu angkatan perang yang tetap. Selain itu FDR juga memegang kedudukan penting dalam SOBSI.
Untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, militer dan politik yang muncul akibat situasi pada saat itu, Hatta dan kabinetnya segera memulai suatu program “Rasionalisasi”. Sehubungan dengan hal itu dalam pidatonya di depan Badan Pekerja Parlemen pada tanggal 16 Februari 1948, Hatta mengatakan:
”Bahwasannya tidak usah berani jika penghasilan Negara tidak dapat menutup pengeluaran. Akan tetapi, perbedaan itu dapat diperkecil dengan rasionalisasi yang bijaksana dengan memindahkan buruh dari perkerjaan yang tidak prodktif ke bidang aktivitas yang produktif. Pemindahan buruh ini tidak akan segera menunjukkan penurunan dalm pengeluaran Negara, bahkan pada permulaan kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya karena untuk menciptakan perusahaan-perusahaan yang produktif dibutuhkan npersiapan sebelumnya dan penanaman modal untuk menjalankannya. Akan tetapi setelah persiaapan selesai buruh produktif akan mulai mengahasilkan keuntungan dan pendapatan Negara akan meningkat. Terutama berhubungan dengan ankatan bersenjata kita, proyek rasionalisasi itu harus dilaksanakan sepanjang garis yang jelas dan sudah ditentukan, karena dalam pasukan-pasukan bersenjata itu ada tenaga kerja tidak terampil yang tidak produktif paada masa mendatang. Bila kita tidak mengadakan rasionalisasi, tahu-tahu Negara ini berada dalam cengkeraman inflansi yang proporsi-proporsinya sangat membahayakan bahkan melumpuhkan karena setiap pekerja yang harus deikeluarkan karena kelebihan pegawai, harus diberi pekerjaan lain yang menjamin kehidupan yang layak baginya”.
Reorganisasi angkatan perang mengharapkan suatu demobilisasi permulaan membuat keanggotaannya dari 160.000 menjadi 57.000 orang. Direncanakn agar angkatan perang tetap terlatih baik dan cukup dipersenjatai ini, akan disiapkan untuk menjalankan kekuatan batalyon dalam suatu perang gerilya yang mobil dan keras serangan melawan Belanda apabila menyerang lagi. “Pertahanan mobil” dari pergantian kantong-kantong gerilya yang tidak dapat dibersihkan.[8] Kebijaksanaan awal yang dilakukan oleh kabinet Hatta ialah mensterilkan TNI dari pengaruh komunis. Kebijakan ini terkenal dengan nama reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, disingkat ReRa. Kebijakan ini tentu sangat merugikan kepentingan PKI, sehingga di bawah kepemimpinan Mr Amir Syarifuddin tergalang berbagai kekuatan komunis untuk menentang ReRa. Kekuatan massa yang digalang antara lain Partai Sosialis sayap kiri, Partai Buruh, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI), semua digabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR). Agitasi yang dilakukan oleh komunis ternyata berpengaruh pula di kalangan militer. Kol Sutarto, Komandan Divisi IV Panembahan Senopati Surakarta ikut bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat. Tapi akhirnya Kol Sutarto dibunuh oleh PKI karena tidak setuju rencana PKI untuk berontak. Demikian juga dr Muwardi, tokoh masyarakat Solo, dibunuh karena mengetahui rencana PKI untuk berontak. Terjadilah kekacauan di Kota Solo. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Muso, gembong PKI kembali ke Tanah Air, yang sejak 1936 melarikan diri ke Moskow dan mengambil alih kepemimpinan PKI dari Amir Syarifuddin.
Pada 17 September 1948, pasukan militer yang dihasut oleh PKI melakukan serangan terbuka di kota Solo. Esok harinya, 18 September 1948 pukul 03.00 dini hari, kota Madiun digemparkan oleh tembakan gencar yang menghantam markas-markas militer, kantor pemerintah, dan rumah-rumah penduduk yang tidak sepaham dengan ideologi komunis. Malam itu juga dilakukan penculikan dan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, kiai, ulama pondok pesantren, dan tokoh agama. Ratusan bahkan mungkin ribuan rakyat tidak berdosa menjadi korban kebiadaban komunis. Untuk kali kesekian republik yang baru berusia tiga tahun berduka akibat kebiadaban manusia tidak bertuhan. Tujuan pemberontakan Madiun ialah membentuk pemerintah tandingan seperti di Cina. Mereka mengistilahkan Formal Fase Nonparlemen. Tokoh-tokoh mereka melalui Radio Madiun memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Soviet Indonesia serta menegaskan untuk menguasai seluruh Indonesia. Muso dan kawan-kawan hanya dapat bertahan sebelas hari, tepatnya 30 September 1948, pemberontakan ini dapat ditumpas. Muso tertembak mati, sedangkan tokoh-tokoh lain seperti Amir Syarifuddin, Maruto, Darusman, dan Suripto ditangkap dan dieksekusi. Adapun tokoh lain berhasil melarikan diri, antara lain Alimin, Abdul Majid, dan DN Aidit. Dalam pemberontakan Madiun yang gagal ini, ribuan kader PKI ditangkap dan sebagian dieksekusi massa, sehingga regenerasi komunis mendapat pukulan berat.
Dari kejadian pemberontaka Madiun terlihan program rasionalisasi ternyata mendapat penolakan yang cukup kuat terutama dari FDR dan para anggota angkatan bersenjata yang khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai. Mengetahui adanya penolakan dari angkatan bersenjata mengenai program Rasionalisasi dari kabinet Hatta, FDR yang oposisi terhadap cabinet Hatta memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat. Cara tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena FDR hanya dapat mempengaruhi dua dari dua puluh titik sentral dalam angkatan perang. Puncak dari oposisi FDR adalah pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948 yang digalang oleh Musso dan Amir serta kawan-kawan, namun pemberontakan itu berhasil dipatahkan dan Kabinet Hatta tetap berdiri tanpa adanya reshuffle Kabinet yang diinginkan oleh FDR dengan “Program Nasional”. Kabinet Hatta tetap kuat dan akhirnya berhasil menyelasaikan konflik dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar.

Kesimpulan
Dalam dunia politik usaha untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh sudah sangat umum terjadi. Para pemegang kekuasaan berusaha mempertahankan kekuasaanya dari pihak oposisi. Hal tersebut juga terlihat pada masa 1945-1947, hal itu terlihat dari usaha Amir Syarifudin yang berusaha keras menjatuhkan Kabinet Hatta dengan membentuk Front Demokrasi Rakyat.
Pada masa 1945-1947 Indonesia sedang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Usaha-usaha untuk mempertahankan kemerdekaan mengalami masalah yang cukup sulit dan kompleks. Pergantian Kabinet terjadi di Indonesia, diawali dengan naiknya Syahrir sebagai perdana Menteri yang akhirnya turn setelah perjanjian Linggarjati, kemudian digantikan oleh Amir Syarifudin yang dipaksa turun akibat menandatangani Perjanjian Renville. Setelah Amir Syarifudin Mengundurkan diri, Drs. Mohammad Hatta yang juga wakil Presiden ditunjuk oleh Soekarno untuk mebentuk sebuah Kabinet Nasional yang dapat merangkul semua partai politik. Namun Hatta juga tidak berhasil mewujudkan Kabinet Nasional karena pihak kiri tidak mau mendukung Kabinet Hatta. Pihak kiri pada akhirnya menjadi pihak oposisi yang selalu menginginkan Kabinet Hatta mundur. Namun usaha dari sayap kiri untuk menjgal Kabinet Hatta tidak berhasil karena Kabinet Hatta merupakan kabinet yang kuat dan juga didukung oleh partai-partai besar (PNI dan Masyumi). Kebijakan-kebijakan Kabinet Hatta tidak dapat terlaksan secara keseluruhan karena terbentur oleh keadaan kondisi Negara. Namun Kabinet Hatta mempunyai sebuah andil yang besar dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda dengan dihasilkannya Konferensi Meja Bundar.

Catatan Kaki
1. Antara 16 Januari 1948. pada tanggal 13 November 1947. Masyumi setuju mendukung dan ikut dalam kabinet Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, Syamsudin dari Masyumi menggantikan A.K. Gani (PNI) debagai wakil perdana menteri, Gani menjadi wakil Perdana Menteri ketiga dan Setiadjit (Partai Buruh) menjadi wakil perdan menteri keempat.
2. Merdeka (Surat Kabar Republik yang berpengaruh, terbit di Jakarta), 19 Januari 1946
3. Dari sumber (Surat Kabar Republik yang dicetak di Batavia) 30 Januari 1948
4. Perihal PNI dan Masjumi menetang persetujuan Renville secara dramatis ditunjukkan hanya tiga hari setelah penandatanganan.
5. Antara, 24 Januari 1948. Dukungan terhadap Amir hanya tinggal dari suatu minoritas kecil di dalam badan pekerja KNIP yang sebagian besar terdiri dari wakil-wakil dari sayap kiri (koalisi Partai Sosialis, Buruh, PKI, dan Pesindo, dikurangi yang termasuk kelompok Syahrir dari Partai Sosialis.
6. Antara, 26 Februari 1948
7. Secara harafiah : Masyarakat TNI
8. Kol. A.H.. Nasution, “Rasionalisasi dan Pembangunan”, Merah Putih. 15:23

Daftar Pustaka
Kol. A.H.. Nasution, “Rasionalisasi dan Pembangunan”, Merah Putih.
Salean, Maulwi. Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66. Jakarta: Visimedia. 2001
Suara Merdeka Perekat komunitas Jawa Tengah

Abdul Hakim (Badoel) Pend Sejarah 2008

Kabinet Hatta

Baca Selengkapnya......

Fakta seputar warna behaviorisme dibalik realita Pembelajaran & Praksis Pendidikan

Lihatlah proses belajar mengajar di sekolah-sekolah. Dari sistem pengajaran yang diterapkan oleh guru kepada murid sampai pada taraf pembekalan pengetahuan dan keterampilan sebatas sekedar tahu saja. Belum sampai kepada meletakan nilai-nilai wawasan sosial dan kemanusiaan, serta penguasaan bekal hidup yang praktis. Dalam sistem pengajaran kita lihat hubungan guru dan murid ibarat hubungan cerek dan cangkir. Yang satu cuma sebatas memberi dan yang lain sekedar menerima saja.
Dan inilah kenyataan yang membuat integrasi pendidikan di Indonesia berjalan macet. Guru sibuk berbicara di depan kelas sedangkan murid asyik melucu atau ngobrol di belakang.

Tampak taraf pengajaran kita untuk menyerap ilmu masih sekedar menyodorkan tugas-tugas hafalan untuk diuji. Sistem komunikasi dalam kelas cenderung satu arah dan murid lebih dominan bersikap yes-man kepada guru. Mengkeritik guru atau beradu argumen seolah dipandang tabu. Mungkin selalu dibelenggu ketakutan karena berdampak pada ancaman pada nilai rapor. Demikianlah ungkap salah seorang murid dalam suatu dialog ringan. Belajar dengan cara menghafal sungguh mematikan kreatif berfikir dan menunjukkan bahwa guru-guru masih menerapkan pengajaran sistem kuno.
Guru menganggap bahwa dirinyalah paling benar. Yang mengharuskan setiap murid menerima apa yang dikatakan. Pernah kejadian pada sebuah sekolah. Seorang murid kritis tergolong pintar mencoba memberi usul atau kritik kepada seorang guru bidang studi. Alhasil sang guru malah menjadi marah dan memberikan nilai buruk pada sang murid tersebut. Entah karena tak tahan kritik atau apalah saya juga tahu.
Beginilah suasana kelas atau sekolah dengan dengan jumlah murid yang masih ramai, dan tampak lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Seolah-olah ruang kelaslah yang menjadi wilayah belajar murid, meskipun teori diatas kertas sungguh bagus. Dalam proses belajar mengajar siswa tampak bersikap pasif. Mereka hanya menerima ilmu saja dan dalam memahami pelajaran cenderung untuk selalu menghafal buku catatan. Interaksi guru-murid lebih diwarnai oleh rasa takut, ini menandakan fikiran masih terbelenggu. Dalam penguasaan bidang ilmu seolah-olah guru serba tahu secara mutlak. Ceramah merupakan metode yang lazim diterapkan. Murid-murid kurang terlibat secara aktif dan inilah penyebab suasana kelas dan suasana belajar menjadi serba membosankan. Hampir setiap hari banyak murid yang memboloskan diri. Maka tentu tidak berlaku kalimat yang berbunyi “kelasku adalah istanaku” tetapi yang terjadi hanyalah “kelasku terasa bagaikan penjara”.
Behavioristik maksudnya melihat individu/manusia sangat terbatas pada perilaku yang berdasarkan responnya terhadap stimulasi dari lingkunganya.

Bagaimana para behavioris memandang manusia :
Manusia dianggap sebagai organisme yang pasif-reaktif terhadap lingkunganya yang memberi respon terhadap lingkungan. Segala perilaku kehidupanya banyak dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya, orang berbuat itu, sebenarnya ia sedang mereaksi suatu stimulus yang datang dari luar. Jadi perubahan perilaku yang terjadi pada manusia sebenarnya adalah hubungan (S-R bond) stimulus dan respon. Maksudnya adalah pengetahuan akan semakin kuat apabila diberikan penguatan (reinforcement). Penguatan itu sendiri bisa positif atau juga negatif. Penguatan positif sebagai stimulus, dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku itu. Sedangkan penguatan negatif itu dapat mengakibatkan perilaku berkurang.

Saya tidak setuju kalau manusia dianggap sebagai organisme yang pasif-reaktif, karena kita bukanlah organisme yang pasif. Dalam teori eksistensialisme, kita sebagai manusia adalah penentu, subjek kehidupan. Kita yang memutuskan apa yang harus kita lakukan, bukan dunia yang menentukan apa yang harus kita lakukan.

Pendidikan merupakan sektor yang paling utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Bagaimana sebuah bangsa ini bisa maju ialah jika pendidikan anak-anak bangsanya sudah maju. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah alinea yang terdapat di dalam uud negara 1945 dan itu sudah menjadi tugas negara untuk mengembangkan dan memajukan sektor pendidikan kita. Karena itu jelas pentinglah pendidikan di dalam kehidupan kita. Seakan menegaskan bahwa pendidikan itu memang modal yang paling utama untuk membangun negeri ini.

berbicara tentang pendidikan, pastinya berhubungan erat dengan lembaga pendidikan atau yang biasa kita sebut sekolah. namun seperti yang kita ketahui bersama. Kita tidakk hanya sekedar belajar di sekolah saja, diluar sekolah pun bisa terjadi. Karena memang belajar itu tidak ada batasan ruang dan bisa dilakukan dimana saja. Belajar bukanlah sekedar proses penanaman atau transfer ilmu pengetahuan. Tetapi juga ketika kita mulai menyadari pemaknaan arti kehidupan kita di dunia. Atau dengan kata lain ketika kita sudah bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan yang datang dalam kehidupan kita.

Pendidikan adalah moment dimana kita memiliki kesadaran kritis berbagai problem sosial yang ada dalam masyarakat. Sekolah seharusnya bukanlah institusi yang memenjarakan kreatifitas siswanya. Sekolah seharusnya bisa mengembangkan potensi, minat dan bakat siswa/i nya, bukan malah mematikan karakter2 siswinya.

Meminjam pemikirn freire dewasa ini sekolah kita bisa diumpamakan seperti pendidikan gaya bank. Dalam pendidikan, ibarat gelas, guru menuangkan ilmu pengetahuan dan murid seperti wadah/ gelas (deposit belaka) yang diisi oleh guru. Kalau begitu murid diumpamakan sebagai objek yang pasif sedangkan guru adalah subjek yang aktif. Gurulah yang menjadi point of center dalam pembelajaran. (Pendidikan kaum tertindas Hal: 52). Akibatnya terjadilah dehumanisasi. Disamping itu atmosfer yang tercipta dalam sebuah institusi pendidikan tidak lain sebagai ruang eksekusi yang memenjarakan dan membatasi segala ruang kreatifitas yang diciptakan oleh sebagai dan orang atau beberapa orang yang secara mutlak merupakan pemikir konservatif behaviorist tanpa membuka pemikiran pembaruan (revolusi) yang lebih segar dan terintegrasi dalam mengolah sistem pembelajaran.
• Konsep ini sesuai dengan apa yang disebut Sartre sebagai konsep pendidikan yang mengunyahkan (digestive) atau “memberi makanan” (nutritive), dimana pengetahuan “disuapkan” guru kepada murid untuk “mengenyangkan mereka.
(lihat; Jean Paul Sartre, “une idee fondamentale de la phenomenologie de Husserl : l’intentionalite”, situattions I (Paris : Libraire Gallimard, 1947). Sebagai contoh sejumlah guru menentukan daftar bacaannya bahwa sebuah buku tertentu harus dibaca pada halaman 10-15, dan hal itu dilakukan untuk “membantu” para murid.

Freire ingin merontokkan pendidikan “sistem gaya bank” tersebut dengan menciptakan sistam baru yang dinamakan “Problem posing education” atau “pendidikan hadap masalah. Secara teknis guru dan murid bersama-sama menjadi subjek dan disatukan oleh objek yang sama “Guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru”.
Dalam “pendidikan hadap masalah” itu guru dan murid sama-sama belajar. Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis pada murid. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis dirnya sendiri dan dunia tempat mereka berada. (Pendidikan kaum tertindas hal 63)

Meminjam pernyataan Soe Hok Gie, “guru itu bukan dewa dan murid bukan kerbau, guru yang tak tahan kritik, silahkan masuk ke tong sampah !”
Maka dari itu sebuah wacana yang menyatakan bahwa guru merupakan central dari ilmu pengetahuan “harus segera dihapuskan” karena hanya akan menimbulkan sebuah egoisme terhadap hirarki, tanpa harus memandang sebuah revolusi demi kedinamisan dalam sebuah pendidikan.

Guru harus dapat menemukan inovasi yang baru dalam dunia pendidikan. Harus selalu kreatif dan inovatif. Meminjam pernyataan Pak Lody, kalau guru itu seperti chef dalam memasak. Harus mampu menciptakan dan menyajikan kemasan yang lebih menarik dan fleksibel, bukan dalam kemasan yang kaku dan membosankan. Guru juga adalah seorang seniman, layaknya panggung pementasan teatrikal. Guru harus bisa membuat skenario (lesson plan) agar kemudian bisa dipraktekan di panggung pertunjukan kelas.

NN

Fakta seputar warna behaviorisme dibalik realita Pembelajaran & Praksis Pendidikan

Baca Selengkapnya......

Peristiwa Malari 1974 & Rivalitas Elite Militer

Saturday, 22 May 2010

Sampai beberapa tahun setelah usaha kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya, Soeharto membangun apa yang dikenal dengan “Orde Baru” Indonesia, untuk membedakannya dengan “Orde Lama” dari masa pemerintahan Soekarno. Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok – kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Namun, dalam waktu beberapa tahun, para elite Orde Baru yang intinya terdiri atas faksi militer mulai menerapkan sistem sentralisme kekuasaannya. Militer yang lebih terpusat kini mengambil alih pemerintahan daerah. Pada tahun 1968, 17 dari 25 provinsi diperintah oleh perwira militer.

Orde Baru Soeharto bukan rezim militer, tapi memberikan kedudukan amat istimewa kepada angkatan bersenjata yang telah membantunya naik ke tampuk kekuasaan dan menjamin stabilitas. “ABRI” kata Soeharto, “Jelas sudah menyatakan berdiri mendukung penuh Orde Baru. Sikap ABRI tersebut tidak hanya omongan, tapi akan dilaksanakan sungguh – sungguh.” Sebaliknya Orde Baru membentuk dan memperdalam peran angkatan bersenjata dalam berpolitik.[1] Keadaan tentara sendiri pada saat itu tetap sempit secara sosiologis (didominasi perwira asal Jawa yang memimpin 13 dari 17 Kodam pada 1970), curiga terhadap politik Islam, dan makin kosmopolitan.
Ketika stabilitas politik dan keamanan dalam negeri sudah bisa dikendalikan dengan baik lewat kinerja sentralistik ABRI, Orde Baru mulai membuka kembali tatanan hubungan luar negeri mereka. Soeharto dalam waktu seketika menggalangkan penanaman modal asing dengan Amerika Serikat dan Jepang sebagai investor utama di Indonesia. Selanjutnya Soeharto juga sangat selektif dalam memilih pembantu dekatnya antara lain dengan kriteria “elite militer”, muncul nama – nama seperti Ali Moertopo, Soedjono Humardani, Soedomo, Sutopo Juwono, dan Soemitro dalam jajaran pemerintahan elite negeri ini.
Persaingan faksi militer di dalam pemerintahan terbawa sampai ke urusan publik, terutama mengenai penanaman modal Jepang di Indonesia. Jepang mengambil 53% ekspor Indonesia pada tahun 1973 (71% diantaranya berupa minyak) dan memasok lebih dari 29% impor Indonesia. Di samping itu, Jepang lebih menonjol karena investasi mereka yang meningkat pada industri pabrik di Jawa, yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi para pengusaha pribumi. Jepang dipandang secara luas sebagai pemeras ekonomi Indonesia, dibantu oleh orang yang dekat dengan istana kepresidenan. Kritik dilontarkan terutama kepada Ali Moertopo dan salah satu kolega terdekat Soeharto lainnya yaitu Mayjen. Sudjono Humardani, yang dianggap sebagai pembimbing mistis Presiden dan juga perantara bagi para investor asing (terutama Jepang) yang mencari kebaikan hati pemerintah.[2]
Kedatangan PM Jepang Tanaka Kakuei ke Jakarta pada Januari 1974 dijadikan momentum bagi para Mahasiswa untuk demonstrasi menolak masuknya modal asing. Mahasiswa merencanakan menyambut kedatangannya dengan berdemonstrasi di Halim Perdanakusuma. Karena dijaga ketat, rombongan Mahasiswa tidak berhasil menorobos masuk pangkalan udara tersebut.[3] Hal tersebut menimbulkan kemarahan para Mahasiswa dan puncaknya menimbulkan kerusuhan serta huru – hara di Jakarta. Tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka – luka, 755 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 motor dirusak/dibakar, 144 bangunan rusak berat. Peristiwa Malari dapat dikatakan sebagai kerusuhan yang paling buruk di ibu kota sejak kejatuhan Soekarno. Bagi Soeharto kerusuhan Malari telah mecoreng keningnya karena peristiwa itu terjadi di depan tamu Negara, PM Jepang. [4]
Banyak opini yang berkembang bahwa peristiwa Malari hanyalah persaingan faksi ditubuh elite militer. Rivalitas utama terjadi antara Soemitro dengan Ali Moertopo. Ali Moertopo beranggapan bahwa Soemitro bertanggung jawab atas kerusuhan yang telah memporak – porandakan Jakarta. Ali menambahkan bahwa Soemitro bermurah hati kepada para demonstran atau berusaha menggunakan krisis negara untuk kepentingan politiknya. Soemitro turut membela diri setelah mendapatkan laporan dari bawahannya bahwa kerusuhan tersebut dilakukan oleh orang – orang eks DI/TII binaan Ali Moertopo.
Presiden Soeharto sendiri pada saat itu lebih cenderung merapat kepada kubu Ali Moertopo sang anak emasnya. Hal ini terbukti dengan pencopotan Soemitro sebagai Pangkomkabtib dan didepaknya Sutopo Juwono dari kepala Bakin. Kebijakan pencopotan Soemitro sendiri banyak disesalkan oleh para pengamat, karena dengan demikian kekuasaan Ali Moertopo semakin menanjak. Pasca kejatuhan Soemitro dari jajaran tinggi militer. Setelah rivalnya jatuh, Ali Moertopo memperoleh jabatan strategis dan intelejen penting dalam hirarki Orde Baru.
Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa persaingan dalam elite milter dalam peristiwa Malari merupakan simbolisasi kekuatan sentral ABRI dalam kehidupan bernegara. Bahkan peristiwa diatas dapat dianalogikan sebagai efek bola blilliard karena banyak dari elite – elite militer secara bertahap akhirnya dibekukan posisinya oleh Soeharto.

Catatan Kaki

1. R.E. Elson, The Idea Of Indonesai, (Jakarta : Serambi, 2009). Hal. 386.
2. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004, (Jakarta : Serambi, 2005).
Hal. 588.
3. Asvi Warman Adam, Seabad Kontroversi Sejarah, (Yogyakarta : Ombak, 2007). Hal. 81.
4. Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah, (Yogyakarta : Kompas, 2009). Hal.
127.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Asvi Warman, Seabad Kontroversi Sejarah, Yogyakarta : Ombak, 2007.
Adam, Asvi Warman, Membongkar Manipulasi Sejarah, Yogyakarta : Kompas, 2009.
Elson, R.E, The Idea Of Indonesia, Jakarta : Serambi, 2009.
Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004, Jakarta : Serambi, 2005.
“Malari 1974 Dan Sisi Gelap Sejarah”, Kompas (16 Januari 2003).

Rudi Hermanto (Pend Sejarah T.A 06)

Peristiwa Malari 1974 & Rivalitas Elite Militer

Baca Selengkapnya......

Revolusi ala Pelajar

Wednesday, 19 May 2010

I. Pendahuluan
Revolusi adalah sebuah perubahan sosial yang cepat dan mengarah kepada hal-hal yang mendasar.[1] Hal ini menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan revolusi pastilah sesuatu yang ada kaitannya dengan perubahan inti dari suatu negara atau permasalahan. Untuk di Indonesia perubahan mendasar itu adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah lama bertengger di kehidupan masalah sosial, yaitu dari negara terjajah menjadi negara merdeka.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, ia akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya.[2]
Untuk Indonesia sendiri, revolusi dimuai sejak tahun 1945 sampai 1950, hal ini berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di msyarakat. Selain itu hal ini merupakan dampak dari euforia kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam melakukan revolusi diperlukan figur seorang pemimpin, dan untuk Indonesia figur itu terdapat dalam diri Bung Karno selaku proklamator dan Presiden Republik Indonesia yang peratama.
Dalam perjalanannya revolusi di Indonesia dibagi atas dua jalur atau dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi diplomasi dan sisi lainnya adalah pertempuran fisik. Untuk maslah diplomasi dipegang oleh pemerintah sepenuhnya, hal ini terlihat dari banyaknya perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia, baik dengan Jepang ataupun dengan Belanda.
Sedangkan dalam bidang revolusi fisik, peran tentara lah yang paling sangat dibutuhkan. Meskipun telah banyak melakukan perundingan, namun masih banyak rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada saat itu tentara yang sangat aktif adalah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
Pada kesmpatan ini saya ingin membahas masalah elemen penyusun dalam TKR itu sendiri. TKR terdiri dari para tentara terlatih sperti KNIL, PETA dan Heiho, namun masih ada elemen yang terdapat didalam TKR yang terkadang terlupakan yaitu Tentara Pelajar. Meskipun mereka adalah para pelajar yang kebnayakan masih belia, namun sikap nasionalisme mereka sangatlah tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1945 sampai 1950 yang diisi oleh kalangan pelajar atau anak muda.
Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas jauh mengenai tentara pelajar, namun saya akan mencoba menjelaskan peran dari tentara pelajar ini sejaka awal kemerdekaan samapai tahun 1947 atau setelah meletusnya Agresi Militer I yang dilakukan oleh Belanda guna untuk menguasi Indonesia kembali.
Selain itu dalam pembahasan ini lebih menekankan mengenai tentara pelajar yang berada di Pulau Jawa, hal ii terkait dengan titik fokus mengenai tentara pelajar yang hanya berada di pulau Jawa, meskipun banyak juga anggota tentara pelajar yang bukan berasal dari Jawa.

II. Isi
1. Awal Terbentuk
Peran pelajar dalam revolusi di Indonesia sangatlah penting, karena dari mereka Indonesia banyak memiliki cendikiawam-cendikiawan muda yang berbakat, namun itu hanya sebatas bidang diplomasi. Selain untuk diplomasi, ternyata pelajar juga berguna bagi perjuangan fisik, hal ini dibuktikan dengan adanya tentara pelajar yang terbentuk sekitar tahun 1943.
Pada awal terbentuknya, tentara pelajar lebih bersifat sosial. Mereka hanya membantu dalam bidang kemanusiaan seperti membantu PMI, pembuatan dapur umum, dan bantuan terhadap bencana alam ataupun bencana perang. Namun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tentara pelajar berpindah haluan menjadi oraganisasi yang berurusan dengan masalah pertahanan dan keamanan guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diraih.[3]
Sebenarnya, sebelum kemerdekaan pun tentara pelajar telah melakukan perlawanan terhadap Jepang, hanya saja sifatnya masih kecil. Hal ini diakibatkan karena perlakuan Jepang yang semena-mena. Perlawanan melawan Jepang yang dimaksud bukanlah dengan jalan militer, awalnya mereka secara sembunyi-sembunyi merampok orang-orang keturunan Jepang guna membantu rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan mereka baru melakukan pergerakkan secara terang-terangan dengan melucuti senjata semua tentara baik Jepang ataupun Belanda.[4]
Tentara pelajar sendiri adalah tentara yang dibentuk oleh Jepang[5], tujuan awalnya adalah membantu Jepang dalam perang Pasifik. Namun lambat laun keadaan ini berubah, seiring dengan kesadaran kemerdekaan yang tumbuh dalam kalangan pelajar, fungsi tentara pelajar berubah menjadi tentara yang melawan Jepang. Tentara pelajar yang dipilih biasanya adalah para pelajar yang berumur 15 sampai 17 tahun, artinya masih berada di tingkat SMTP atau SMTA.[6]

Berikut ini adalah badan yang menaungi gerakkan pelajar di pulau Jawa:
1. GASEMMA (Mataram)
2. GASEMSA (Surakarta)
3. GASEMSE (Semarang)
4. GASEMBA (Banyumas)[7]
Namun dari semua organisasi ini, GASEMMA adalah organisasi yang memulai perjuangan melalui peperangan melawan Jepang, meskipun masih bersifat sembunyi-sembunyi. Keahlian yang mereka dapat dari Jepang lah yang mereka gunakan untuk melawan Jepang. GASEMMA berpusat di Jogjakarta, ini merupakan cikal bakal dari tentara pelajar yang lebih modern nantinya.[8]
Dilihat dari banyaknya pesebaran organisasi perjuangan pelajar hanya berpusat di pulau Jawa, hal ini dikarenakan hanya daerah yang ada di Pulau Jawa yang banyak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Namun bukan hanya orang jawa yang mengisi barisan perjuangan pelajar tersebut, melainkan semua pelajar dari seluruh penjuru Indonesia, hal ini dikarenakan di Jawa Tengah telah berdiri organisasi perjuangan yang telah bersifat global yaitu Ikatan Pelajar Indonesia atau IPI.
Sebenarnya pembentukkan tentara pelajar sebelumnya telah ada, namun karena sifatnya masih kedaerahan. Hal ini lah yang membuat perjuangan para pelajar tidak begitu terlihat. Sebagai contoh peristiwa di Hotel Oranye Surabaya, dalam peristiwa itu terjadi perobekkan bendera Belanda, sehingga menjadi bendera Indonesia (Merah Putih), hanya saja peran tentara pelajar masih belum terlihat karena mereka datang terlambat.[9] Meskipun begitu hal ini menunjukkan bahwa tentara pelajar mulai ada walu masih bersifat lokal.
Tentara pelajar yang bersifat kedaerahan ini bukanlah tentara pelajar yang tergabung dalam dalam IPI, tentara ini merupakan gabungan pelajar yang mau ikut dalam perjuangan sebagai pelindung kemerdekaan yang tergabung dalam BKR (Badan Keamanan Rakyat). BKR ini bersifat kedaerahan karena BKR yang terbentuk tidak mencakup seluruh bagian negara Indonesia, melainkan hanya daerah yang berada di Pulau Jawa.[10]
Karena anggotanya terdiri dari orang-orang Jawa, hal ini lah yang membuat pembentukkan BKR ini menuai banyak kritikan. Kritikan ini muncul karena orang-orang di luar jawa beranggapan bahwa BKR khusus pelajar hanya terdiri dari orang-orang Jawa. Hal ini dikarenakan orang-orang yang mengenyam pendidikan dan cendikiawan-cendikiawan muda lebih banyak berada di pulau Jawa, karena alasan ini lah BKR lebih banyak orang Jawa yang mengisi.[11]
Seperti yang telah dijelaskan diatas, tentara pelajar adalah tentara buatan Jepang yang dilatih untuk membantu Jepangh dalam perang Pasifik. Tentara ini mendapat bantuan dari Heiho dan PETA yang juga merupakan bentukan Jepang. Organisasi ini saling membantu, saat masih berkecimpung di dunia sosial tentara pelajar berguna sebagai pembantu dalam palang merah, namun ketika tentara pelajar telah beralih fungsi menjadi bagian pertahanan dan keamanan, senjata yang mereka dapat merupakan bantuan dari PETA.[12]

2. Tentara Pelajar Diresmikan
Meskipun sejak tahun 1943 sebutan tentara pelajar telah ada, namun sebutan ini belum resmi. Pada waktu itu sebutan yang resminya adalah laskar pelajar atau pejuang pelajar dan merupakan bagian dari IPI-Pertahanan sejak Oktober 1945.[13] Kemudian pada Juli 1946 ditingkatkan menjadi Tentara Pelajar, dan kegiatannya mulai diintegrasikan dengan kegiatan pertahan nasional, yaitu turut aktif di front-front pertahanan untuk mencegah masuknya serdadu Belanda ke wilayah Republik Indonesia.[14]
Front-front tersebut didirikan karena Belanda mulai memasuki wilayah Indonesia dan ingin menguasai atau menjajah Indonesia kembali. Berikut adalah front-front dari tentara pelajar:
1. Jawa Timur, bermarkas di Mojokerto
2. Jawa Barat, bermarkas di Karawang
3. Jawa Tengah, bermarkas di Semarang[15]
Front-front ini lah yang nantinya dianggap sebagai garis depan yang menahan serangan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi sebelum Agresi Militer Pertama, pada saat itu tentara pelajar memberangkatkan 90 orang anggotanya ke front Jawa Timur. Namun banyak tentara pelajar yang gugur dan luka berat, hal ini dikarenakan sedikitnya senjata yang mereka miliki.[16]
Berikut adalah susunan tentara pelajar yang dibawah naungan IPI:
Susunan Pimpinan IPI 1945-1946 awal
Komandan : Suyitno Hardjono
Wakil : Sundoro dan Anto Sulaiman
Bagian wanita : Luki

Sedangkan untuk program kerjanya adalah:
1. Membantu dalam bidang palang merah, dapur umum
2. Menyelundupkan senjata-senjata
3. Mengkoordinasikan pekerjaan pelajar anatar di front dan di sekolah

Sedangkan susunan pimpinan IPI 1946 awal-1946 akhir:
Komandan : Imam Slamet
Wakil : Anto Sulaiman
Staf : Suwarto, Sudarmadi, Rauf, Afdul fatah, Suliantoro Sulaiman
Jawa Timur : Ichsan
Jawa Tengah : Subroto
Jawa Barat : Mahatma

Penyempurnaan
Komandan : Imam Slamet
Wakil : Suwarto, Anto Sulaiman, Ichsan, Mahatma, Abdul Fatah
Resimen Jawa Timur : Isman
Resimen Jawa Tengah : Subroto, Wakil : Achmadi
Resimen Jawa Barat : (Langsung dibawah pimpinan pusat wakil) Insan Kamil, Tatang Sutard

Sedangakan untuk program kerjanya:
1. Menjalankan total people defence
2. Penyusunan basis di pegunungan
3. Memperhebat latihan dengan membuat training centre
4. Usaha roulving system[17]

Setelah IPI menaungi tentara pelajar, maka dibentuk MPP (Markas Pertahanan Pelajar) sebagai upaya peningkatan IPI-Pertahan. Berikut ini adalah susunan pengurus Markas Pertahanan Pelajar.

Susunan Pimpinan MPP
Komandan : Imam Slamet
Wakil : Suwarto, Anto Sulaiman, Ichsan, Mahatma, Abdul Fatah, Suyono

Disempurnakan
Komandan : Imam Slamet
Wakil : Suwarto, Mahatma,
Staf : Martono, Suyono, Sukajat, Sudarmadi

Sementara tugas dari MPP sendiri adalah:
1. People defence
2. Usaha dalam self supporting system
3. Membantu dalam fabricaqe, brand bommen, dan sebagainya
4. Melatih anggota
5. Mengirimkan infiltrasi ke daerah musuh

Setiap MPP sendiri tersusun dari batalyon-batalyon yang tersebar di seluruh wilayah di Jawa. Totalnya sekitar 1000 batalyon, di Surakarta, Yogyakarta, Kedu, Cirebon dan Pekalongan. Seperti yang telah dikatakan diatas, tentara pelajar juga diisi oleh para pelajar dan mahasiswa dari seluruh Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara dan Aceh.[18]
Meskipun terlihat peta kekuatan tentara pelajar ini terpusat di Jawa, namun pertempuran yang terjadi diluar Jawa juga melibatkan tentara pelajar, contohnya pertempuran di Sulawesi, meskipun di luar Jawa namun tentara pelajar ikut menyumbangkan tenaga walaupun tidak banyak.[19]

3. Persenjataan
Seperti yang telah dijelaskan, untuk persenjataan tentara pelajar mendapatkan bantuan dari Heiho dan PETA. Namun mereka mendapatkan itu setelah mereka tergabung dalam TKR yang nantinya menjadi ABRI tahun 1945.[20] Persenjataan yang lebih lengkap mereka dapatkan dari para mantan personel KNIL dan juga bekas polisi zaman penjajahan.[21]
Namun pada awalnya persenjataan tentara pelajar hanya berupa bambu runcing (senjata khas gerilyawan Indonesia). Hal ini berubah saat mereka sudah mulai berani untuk melucuti senjata para tentara Jepang dan serdadu Belanda yang ada di Indonesia. Mereka juga memiliki bengkel senajata yang berada di lereng pegunungan .[22]
Bengkel ini digunakan untuk memperbaiki senjata-senjata yang telah rusak, untuk bahannya mereka dapatkan dari hasil bekas tentara Jepang dan Belanda. Kadang senjata yang mereka dapatkan sudah tidak layak pakai, sehingga banyak senjata yang macet dan terbuang begitu saja.[23]

III. Kesimpulan
Setelah melakukan studi kepustakaan, saya berkesimpulan bahwa pada awalnya tentara pelajar atau yang biasa disebut dengan perjuangan pelajar hanya berkecimpung dalam dunai sosial. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan mereka dalam dunia militer sehingga mereka tidak dapat melakukan kegiatan pertahanan dan keamanan.
Namun semenjak Indonesia merdeka dan telah mendapatkan banyak pelajaran dari Jepang terutama mengenai kemiliteran, mereka mulai memasuki masalah pertahan dan keamanan. Hal ini terlihat dengan ikut bergabungnya mereka ke dalam TKR yang merupakan cikal bakal dari ABRI.
Selain itu melihat dari persebaran tentara pelajar yang berpusat pada pulau Jawa, hal ini membuktikan bahwa kaum terpelajar dan cendikiawan-cendikiawan lebih banyak berada di pulau Jawa, dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Namun hal itu bukanlah hambatan bagi orang-orang yang berada di luar pulau Jawa untuk bergabung dalam tentara pelajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya anggota tentara pelajar yang berasal dari Aceh, Sulawesi dan Maluku.
Perkembangan tentara pelajar juga sangat berubah, sejak terbentuk di tahun 1943 hingga meletusnya Agresi Militer Belanda I tahun 1947, perkembangan tentara pelajar kian modern. Dari yang awalnya hanya pembantu perawatan perang, berubah menjadi garda terdepan TKR. Selain itu dari yang awalnya sembunyi-sembunyi menjadi yang paling terang-terangan dalam menjalankan revolusi.
Perubahan senjata juga sangat signifikan, dari yang bergerilya menggunakan bambu runcing, hingga menggunakan senjata api hasil rampasan perang atau dari lucutan para tentara Jepang dan Belanda. Meskipun banyak senjata yang rusak, namun perjuanagn mereka dalam mempertahankan kemerdekaann sangat lah mulia.
Hal ini membuktikan bahwa para pelajar tidak hanya piawai dalam ilmu pengetahuan dan diplomasi saja, mereka juga sangat tangguh dalam bidnag kemiliteran.

Catatan Kaki
1. http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi
2. Ibid.
3. Susanto, Sewan, Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, h. 14.
4. Asmadi, Pelajar pejuang, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, h. 78.
5. Susanto, Sewan, Op Cit, h. 15.
6. Asmadi, Op Cit, h. 79.
7. Susanto, Sewan, Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, h. 13.
8. Susanto, Sewan, Op Cit, h. 15.
9. Asmadi, Pelajar pejuang, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, h. 82.
10. Ibid.
11. Asmadi, Op Cit, h. 87-88.
12. Susanto, Sewan, Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, h. 25.
13. Susanto, Sewan, Op Cit, h. 27.
14. Ibid.
15. Ibid.
16. Susanto, Sewan, Op Cit 28.
17. Susanto, Sewan, Op Cit 18-20.
18. Susanto, Sewan, Op Cit 24.
19. Saelan, H. Maulwi, Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, Visimedia, Jakarta, 2008, h. 27.
20. Susanto, Sewan, Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, h. 17.
21. Susanto, Sewan, Op Cit, h. 25
22. Ibid.
23. Susanto, Sewan, Op Cit, h. 26

Daftar Pustaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi

Asmadi. Pelajar Pejuang. Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Saelan, H. Maulwi. Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi ‘45 sampai Kudeta ’66. Jakarta: Visimedia, 2008.

Susanto, Sewan. Perjuangan Tentara Pelajar Dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.

Yayasan Sejarawan Masyarakat Indonesia. Jurnal Sejarah: pemikiran, rekonstrusi, persepsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Reza Alkahfillah (Pend Sejarah 08)

Revolusi ala Pelajar

Baca Selengkapnya......