Persatoean Perdjoeangan: Representasi Konflik Pemimpin Indonesia Pada Masa Revolusi[1]

Share

Jumat, 07 Mei 2010


abstrak
Peristiwa proklamasi dan proses penyerahan kedaulatan memunculkan sikap pada para pemimpin Indonesia, mereka yang memilih di jalur pemerintahan mendukung politik diplomasi gagasan Sjahrir. Sementara, mereka yang menolak untuk berdiplomasi, terutama Tan malaka mendirikan Persatoean Perdjoeangan. Persatoean Perdjoeangan adalah gagasan Tan Malaka sebagai reaksi haluan politik diplomasi Sjahrir dan Soekarno terhadap keberadaan Sekutu dan cara bertindak kepada Sekutu yang menurut Tan Malaka tidak sesuai.
Pada awalnya, Sjahrir dan Tan Malaka bersepakat untuk mempertahankan Indonesia. Namun gagasan politik tentang arah revolusi, juga ambisi pribadi keduanya membuat mereka berada pada garis politik yang berseberangan. Ketidakcocokan mereka berawal dari siapakah yang berhak memimpin revolusi? Sjahrir dengan pengalaman pribadi keliling Jawa menunjuk pada Soekarno. Tetapi Tan Malaka hendak menggantikan kepemimpinan Soekarno dengan dia sendiri. Soekarno memilih bekerjasama dengan Sjahrir ketimbang Tan Malaka yang secara terang-terangan menolak kepemimpinan Soekarno.

Pada awalnya, Persatoean Perdjoeangan sebagai wadah perjuangan menarik banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama militer dan Soebarjo. Bagi mereka yang pernah bekerjasama dengan Jepang, kecuali Soekarno dan Hatta, gagasan Sjahrir tentang politik diplomasi yang diawali dengan aksi pembersihan pemerintahan orang-orang yang disebutnya “kolabolator.”
Bersama Tan Malaka, Soebardjo berada di balik Tan Malaka yang sejak awal mendukung Tan Malaka untuk menggantikan kepemimpinan Sukarno. Militer yang menganggap bahwa Sjahrir dengan politik diplomasi dianggap sebagai tindakan ‘pengkhianatan’, di sini kepentingan Sudirman di sisi militer bergabung dengan Tan Malaka. Partai lain juga ikut mendukung Tan Malaka, karena tidakdiikutsertakannya mereka pada kabinet.
Pecahnya koalisi, terjadi Sudirman berbalik arah mendukung Sjahrir berkat bujukan Soekarno, di samping ketidaksukaan terhadap gagasan Sukarno mengambilalih kepemimpinan Sukarno. Persatoen Perdjoeangan hancur ketika koalisi tidak lagi mengikat kepentingan berbagai pihak. Nampak ketika Tan Malaka hendak membangun kabinet dari kelompoknya. Tan Malaka ‘menghianati’ sendiri garis perjuangan PP. Kehancuran PP juga disebabkan oleh sikap pemerintah bersama militer yang semakin keras, melakukan tindakan penangkapan kepada para pemimpin PP, karena tindakan PP dianggap dapat mengurangi kekuatan RI ketika berunding dengan Sekutu, khususnya Belanda.
Latar Belakang Masalah
Sejak proklamasi kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia merupakan periode yang menarik. Periode ini seringkali disebut dengan masa revolusi, terjadi perubahan yang cepat dan mendasar dalam sejarah Indonesia, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan dan membentuk pemerintahan yang berdaulat. Hal yang menarik pada periode ini adalah sikap para pemimpin Indonesia terhadap jalannya sejarah Indonesia, juga tentang bentuk perjuangan kemerdekaan dilakukan.
Rupanya sikap para pemimpin Indonesia terhadap kondisi pada massanya memberikan bentuk dan pola perjuangan yang mereka wujudkan dalam tindakan dalam menentukan gerak sejarah bangsa Indonesia. Bentuk perjuangan pada umumnya mengambil pola biner, kutub pro dan kutub kontra. Pada masa pergerakan kemerdekaan, setidaknya ada dua perbedaan dasar di kalangan pemimpin Indonesia mengenai bentuk perjuangan kemerdekaan, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Mereka yang mengambil kooperatif memilih duduk dalam pemerintahan dan di dalam sistem penjajahan memberikan suatu pembelaan terhadap penderitaan rakyat. Sebaliknya, bentuk non-kooperatif memilih berada di luar sistem dengan mengadakan propaganda anti-kolonial dan melakukan pemberontakan.
Pada masa akhir perang antara Sekutu dan fasis, khususnya Jepang sampai sekitar proklamasi muncul dua kelompok besar yaitu kelompok yang menghendaki kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa pengaruh dari Jepang, diwakili Soekarno-Hatta yang disebut sebagai golongan tua. Juga di kutub yang lain, diwakili oleh aktivis pergerakan, umumnya mahasiswa dan pemuda menghendaki kemerdekaan ‘menuruti’ garis yang telah ditetapkan Jepang, kemudian karena usianya lebih muda dari Soekarno-Hatta disebut golongan muda.
Menyerahnya Jepang, disusul dengan kedatangan Sekutu disertai dengan keinginan kembali Belanda memegang kekuasaan di Indonesia, pasca proklamasi kemerdekaan, para pemimpin Indonesia harus mengambil sikap. Pada awal-awal kemerdekaan ini, ada dua perbedaan mendasar sikap para pemimpin Indonesia dalam menanggapi Sekutu, juga tidak terlepas pada bagaimana bentuk dan strategi perjuangan mempertahankan kemerdekaan harus dilakukan. Setidaknya ada dua pendapat tentang bentuk dan strategi perjuangan nasional. Di satu sisi, ada Sjahrir dan kelompoknya yang mengutamakan pentingnya diplomasi dengan Sekutu, dialog dan membuat kesepakatan adalah strategi mempertahankan kemerdekaan. Di lain pihak, Tan Malaka menghendaki perjuangan total, tuntutan 100% merdeka menghendaki bahwa perjuangan melalui peperangan adalah pola yang harus dilakukan.
Nampaknya bahwa kedua pihak menghendaki kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Awalnya, antara Sjahrir dan Tan Malaka terjadi semacam kesepakatan untuk sama-sama mempertahankan kemerdekaan. Tetapi pada perkembangan selanjutnya perbedaan cara itu mengarah pada perebutan kekuasaan diantara kedua belah pihak. Sjahrir yang menghendaki diplomasi perjuangan melihat bahwa susunan pemerintahan harus dibersihkan dari orang-orang yang pernah bekerjasama dengan Jepang. Bagi Sjahrir, strategi diplomasi dapat berhasil apabila dilakukan oleh orang-orang yang bersikap keras dan anti-Jepang, tentu secara implisit adalah menunjuk pada kelompok bawah tanah. Jalan yang Sjahrir pilih adalah duduk dalam pemerintahan dan menduduki jabatan penting dan dari sini, gagasannya akan terwujud dan kemerdekaan dapat dipertahankan.
Bagi Tan Malaka, perjuangan kemerdekaan harus dilakukan dengan angkat senjata dan peperangan. Menurut Tan Malaka, diplomasi tidak akan menghasilkan kemerdekaan 100%, selama musuh (Sekutu) belum hengkang dari Indonesia, oleh karenanya, peperangan dengan mengusir penjajah merupakan strategi awal yang harus dipilih, bukan berdiplomasi. Tan Malaka kemudian membentuk aliansi melawan pemerintahan, Soekarno dan Sjahrir, di bawah bendera Persatuan Perjuangan.
Kemunculan Persatuan Perjuangan dalam babak revolusi Indonesia menarik untuk diteliti? Persatuan Perjuangan adalah gagasan Tan Malaka sendiri sebagai reaksi terhadap keberadaan Sekutu, sekaligus sebagai ‘koreksi’ terhadap kepemimpinan Soekarno, juga Sjahrir dalam menghadapi Sekutu dan mempertahankan kemerdekaan. Pada babak awal, Persatuan Perjuangan sebagai wadah perjuangan menarik banyak dukungan dari berbagai pihak, terutama militer dan Soebarjo. Bagi mereka yang pernah bekerjasama dengan Jepang, kecuali Soekarno dan Hatta, gagasan Sjahrir dan aksi pembersihan dari orang-orang yang pro-Jepang, Sjahrir menyebutnya “kolabolator.” Tentu gagasan Sjahrir mendapatkan perlawanan. Soebardjo yang dianggap Sjahrir sebagai kelompok pro-Jepang, menggabungkan diri dengan Tan Malaka dalam membentuk Persatuan Perjuangan. Pada babak akhir, pada pendukung Persatuan Perjuangan mengundurkan diri dari koalisi, termasuk Soedirman dari kalangan militer yang pada awalnya mendukung.
Mengapa Persatuan Perjuangan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak? Dan mengapa mereka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan pada akhirnya menarik dukungan dari Persatuan Perjuangan? Adakah ambisi politik Tan Malaka dan Soedirman beroposisi dengan Sjahrir? Mengapa Soedirman secara pribadi mendukung Tan Malaka, dan mengapa Soedirman menarik diri dari dukungan pada Tan Malaka dan Persatuan Perdjoeangan ?
Tujuan Penulisan
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan Persatuan Perjuangan sebagai respresentasi konflik pribadi antara Sjahrir dan Tan Malaka sebagai konflik ideologi perjuangan.

Siapa Yang Berhak Memimpin Revolusi? Sumber Keretakan Sjahrir dan Tan Malaka

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, naskah proklamasi dibacakan di depan rumah Soekarno. Kehendak golongan tua, naskah proklamasi dibacakan di Lapangan Ikada tidak terjadi. Mengetahui tidak ada apa-apa di Lapangan Ikada, para pemuda yang datang ke Lapangan Ikada segera menuju Pegangsaan Timur, rumah Soekarno. Tiba di sana, upacara proklamasi kemerdekaan sudah selesai. Tidak ada gegap gempita[2]. Proklamasi kemerdekaan yang diucapkan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hasil pertarungan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang ingin menyerahkan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan keputusan PPKI. Atas inisiatif pemuda pemuda kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan tanggal 17 Agustus 1945.
Pada awalnya Sjahrir menolak mendukung proklamasi kemerdekaan, terlebih menolak mendukung kepemimpinan Soekarno dan Hatta dan pemerintahan yang dipimpin oleh mereka. Menyerahnya Jepang kepada sekutu dan pembentukan pemerintahan oleh Soekarno dan Hatta bagi Sjahrir bukanlah cara yang tepat, karena kemungkinan besar Sekutu tidak menyetujui itu. Sjahrir menolak mendukung Soekarno karena alasan kepemimpinan Soekarno tidak tepat pada masa ketika Sekutu datang kembali ke Indonesia. Kahin menyatakan “Sjahrir merasa bahwa Sekutu akan bersedia mendukung tuntutan Indonesia untuk merdeka jika para pemimpinnya terbukti bersikap keras dan lebih terang-terangan anti-Jepang.” [3]
Tetapi itu pada permulaannya, sikap Sjahrir dan kelompoknya berubah ketika melakukan ‘survei politik’ mengetahui bahwa Soekarno lebih populer di mata rakyat dan rakyatpun mendukung kepemimpinan nasional di bawah Soekarno dan Hatta. Atas dasar itulah, sikap ‘anti-Soekarno’ berubah menjadi mendukung Soekarno, “Sjahrir merasa tidak mampu meyangkal revolusi yang dipimpin Soekarno dan begitu kembali ke Jakarta ia menerima permintaan Soekarno dan Hatta untuk bergabung.” [4]
Walaupun mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, Sjahrir memiliki pandangan berbeda dengan Soekarno, terutama berkaitan dengan susunan pemerintahan dan orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Sjahrir dan kelompoknya tetap memandang perlunya pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kolaborator Jepang. Sekutu akan berunding dengan pemerintah Indonesia dari orang-orang yang menentang Jepang. Barangkali pemikiran Sjahrir ini merupakan pledoi saja terhadap jalannya sejarah di masa depan.
Pembentukan sistem pemerintahan bermula dari tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mulai bersidang. Pada awalnya PPKI beranggotakan 19 orang, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 keanggotaan PPKI ditambah menjadi 25 orang. Anggota tambahan itu adalah Subardjo, Kasman Singodimedjo (komandan garnisium Peta di Jakarta), Sayuti Melik, Wiranatakoesoema, Ki Hadjar Dewantara, Iwa Koesoema Sumantri[5]. Pada sidang pertama PPKI, ditetapkan tiga hal, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden dan rencana pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) yang akan membantu presiden. Sidang juga membentuk komisi yang terdiri dari tujuh orang untuk membahas perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pada hari berikutnya, 19 Agustus 1945 ditetapkan pembagian daerah Republik Indonesia ke dalam delapan propinsi dan Gubernur dan kepada daerah-daerah disarankan oleh Soekarno agar segera membentuk KNI yang bertugas membantu Gubernur. Tiga hari berikutnya, tanggal 22 Agustus 1945, ditetapkan pembentukan KNI yang bertugas membantu presiden dan kabinet. Tanggal 29 Agustus, PPKI dibubarkan dan diganti dengan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan BKR dibentuk[6]. KNIP ditetapkan sebagai penasehat presiden dan kabinetnya. Di tingkat daerah, KNI sebagai pembantu Gubernur dan bertugas mengurusi pengawasan dan pengurusan persenjataan Badan Keamanan Rakyat (BKR)[7]. Anggota-anggota kabinet ditetapkan pada tanggal 31 Agustus dan pada tanggal 1 September 1945 ditetapkan sebagai kepala Departemen dan diangkat sebagai menteri-menteri dalam pemerintahan.
Susunan pemerintahan mendapat kritik dari berbagai pihak. Bagi Sjahrir, orang-orang lama yang duduk dalam pemerintahan terutama dalam menduduki pemerintahan adalah orang-orang yang pernah bekerja pada pemerintahan, terutama orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Hal ini ‘prospek yang tidak menyenangkan’ terhadap masa depan Republik. Sekutu berniat menduduki kembali Indonesia, bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan, Sjahrir setuju mengenai hal ini. Tetapi oleh siapa? Sjahrir menganggap bahwa orang yang duduk dalam pemerintahan sebagai kolabolator tidak akan diterima oleh pihak Sekutu. Hanya orang-orang yang netral dan bersikap keras anti-Jepanglah yang memudahkan Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Gagasan Sjahrir untuk ‘membersihkan’ orang-orang lama dari pemerintahan mendapatkan dukungan dari kelompok mahasiswa. Bagi kelompok mahasiswa, susunan pemerintah itu bersifat otoriter dan perlu diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Diperlukannya para pemimpin lain dan juga struktur pemerintahan yang berbeda. Sjahrir orang yang ditunjuk untuk memberi bentuk perubahan, baik tokohnya maupun strukturnya.
Dari kelompok mahasiswa, Amir Sjarifudin menghendaki adanya perubahan susunan dalam tata pemerintahan yang disusun oleh Soekarno dan Hatta. Pada awal Oktober, Supeno, Sukarni, Subadio, Ir. Sakirman dan Mengunsarkoro menyusun rencana untuk mengubah sistem pemerintahan presidensil menjadi Parlementer dengan kekuasaan legislatif di tangan KNIP. Mereka kemudian menyatakan veto tidak percaya pada kabinet dengan tujuan menjatuhkan kabinet.
Pada awalnya Sjahrir menolak duduk dalam pemerintahan, tetapi pada awal Oktober di bawah desakan para pemuda Jakarta, ia juga melihat perlunya meletakan haluan kemerdekaan. Sikap Sjahrir mengenai arah kemerdekaan dan haluan yang harus dilakukan dapat disimak dari “Perdjoeangan Kita,” sebagaimana dituliskan Kahin,
“… ia (Sjahrir) berseru kepada pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya terutama menghindari kekerasan anti-asing dan anti-Indo dan mengerahkan kekautan mereka ke arah pembentukan suatu pemerintahan yang demokratis, non fasis dan non-feodalistis…; Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa Indonesia terletak di dalam lingkungan pengaruh Inggris dan Amerika; Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak semua pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang atau Belanda dan mempercayakan kepemipinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu dan tujuan akhirnya adalah demokrasi.”

Ungkapan Sjahrir dalam “Perdjoeangan Kita” mengandung banyak hal. Secara implisit, Sjahrir menghendaki agar ada perubahan pada kabinet kepada “mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu”, yakni kepada “pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang”, tidak lain adalah Sjahrir sendiri dan kelompoknya. Siapakah yang aktif berkolaborasi dengan Jepang? Sjahrir merujuk pada anggota-anggota klik Soebardjo yang duduk dalam kabinet dan tersebar luas di kantor pemerintah Republik Indonesia. [8]
Soebardjo adalah penasehat Angkatan Laut Jepang di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Peranan Soebardjo pada masa pendudukan Jepang adalah pemimpin kelompok Kaigun Bukanfu Daisangka (Dinas Kontraspionase Angkatan Laut) di bawah Yosizumi, tentu di bawah Laksamana Maeda. Kaigun mendapatkan dukungan dari Nisijima, selaku asisten pribadi Yosizumi. Kedudukan Soebardjo sebagai pansehat Angkatan Laut tentu mendapatkan dukungan dari Nisijima dan Yosizumi. Subardjo dan Nisjima memiliki jaringan dengan para pemuda yang tergabung dalam Asrama Indonesia Merdeka (disingkat AIM). Dari sinilah jaringan Soebardjo terbentuk. Asrama Indonesia Merdeka menjadi tempat diskusi gagasan nasionalis, sosialisme dan komunis. [9]
Kolaborasi yang dimaksud Sjahrir tertuju pada kerjasama antara Soebardjo dan Angkatan Laut Jepang. Tujuan akhir Sjahrir adalah menggulingkan kabinet untuk membersihkan orang-orang Soebardjo dari kabinet dan menjadi pemimpin Mereka kemudian menyatakan veto tidak percaya pada kabinet dengan tujuan menjatuhkan kabinet.
Pada awalnya Sjahrir menolak duduk dalam pemerintahan, tetapi pada awal Oktober di bawah desakan para pemuda Jakarta, ia juga melihat perlunya meletakan haluan kemerdekaan. Sikap Sjahrir mengenai arah kemerdekaan dan haluan yang harus dilakukan dapat disimak dari “Perdjoeangan Kita,” sebagaimana dituliskan Kahin,
“… ia (Sjahrir) berseru kepada pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggungjawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya terutama menghindari kekerasan anti-asing dan anti-Indo dan mengerahkan kekautan mereka ke arah pembentukan suatu pemerintahan yang demokratis, non fasis dan non-feodalistis…; Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa Indonesia terletak di dalam lingkungan pengaruh Inggris dan Amerika; Sjahrir menyerukan agar rakyat Indonesia menolak semua pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang atau Belanda dan mempercayakan kepemipinan revolusi hanya kepada mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu dan tujuan akhirnya adalah demokrasi.”

Ungkapan Sjahrir dalam “Perdjoeangan Kita” mengandung banyak hal. Secara implisit, Sjahrir menghendaki agar ada perubahan pada kabinet kepada “mereka yang tidak ternoda oleh hubungan semacam itu”, yakni kepada “pimpinan yang pernah aktif berkolaborasi dengan Jepang”, tidak lain adalah Sjahrir sendiri dan kelompoknya. Siapakah yang aktif berkolaborasi dengan Jepang? Sjahrir merujuk pada anggota-anggota klik Soebardjo yang duduk dalam kabinet dan tersebar luas di kantor pemerintah Republik Indonesia.
Soebardjo adalah penasehat Angkatan Laut Jepang di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Peranan Soebardjo pada masa pendudukan Jepang adalah pemimpin kelompok Kaigun Bukanfu Daisangka (Dinas Kontraspionase Angkatan Laut) di bawah Yosizumi, tentu di bawah Laksamana Maeda. Kaigun mendapatkan dukungan dari Nisijima, selaku asisten pribadi Yosizumi. Kedudukan Soebardjo sebagai pansehat Angkatan Laut tentu mendapatkan dukungan dari Nisijima dan Yosizumi. Subardjo dan Nisjima memiliki jaringan dengan para pemuda yang tergabung dalam Asrama Indonesia Merdeka (disingkat AIM). Dari sinilah jaringan Soebardjo terbentuk. Asrama Indonesia Merdeka menjadi tempat diskusi gagasan nasionalis, sosialisme dan komunis.
Kolaborasi yang dimaksud Sjahrir tertuju pada kerjasama antara Soebardjo dan Angkatan Laut Jepang. Tujuan akhir Sjahrir adalah menggulingkan kabinet untuk membersihkan orang-orang Soebardjo dari kabinet dan menjadi pemimpin kabinet dan menentukan orang-orangnya sendiri. “Perdjoeangan Kita” merupakan pembenaran atas tindakan Sjahrir mencapai posisi dalam pemerintahan.
Untuk mencapai itu, Sjahrir harus melakukan perombakan dalam susunan pemerintahan dari bentuk presidensil ke bentuk parlementer. Dengan bentuk parlementer berkat dukungan dari kelompoknya ia dapat mendapatkan jabatan sebagai perdana menteri. Langkah yang dilakukan oleh kelompok Sjahrir adalah KNIP menjadi badan legislatif dan menyusun sistem multi-partai.
Sjahrir perlu mengetahui sikap berbagai pihak di luar pemerintahan, termasuk Tan Malaka. Pada awal Oktober, Tan Malaka meninggalkan Jakarta, pergi ke Bogor. Menurut pengakuan Tan Malaka sendiri, ia menghindar dari Inggris yang akan segera menduduki Jakarta dan bermaksud untuk mengorganisir perlawanan anti-Sekutu di luar Jakarta[10]. Di kediamannya di Bogor, pada tokoh pemuda terutama dari garis kiri berdatangan, juga kelompok Sjahrir dan Sjahrir sendiri[11]. Tan Malaka dan kelompok Sjahrir membicarakan dengan garis perjuangan ke depan. Mereka (Tan Malaka dan Sjahrir) bersepakat bahwa bersama-sama memperjuangkan apa yang sudah diproklamirkan dan memberikan segenap tenaga mempertahankan Republik yang sudah didirikan.
Dalam pembicaraan antara Tan Malaka dan Sjahrir terjadi semacam kesepakatan pembagian tugas antara keduanya. Pada awalnya Tan Malaka mengajukan dirinya sendiri akan tampil sebagai presiden dan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Keinginan Tan Malaka menjadi presiden, tentunya yang dimaksud Tan Malaka adalah menggantikan Soekarno ditolak oleh Sjahrir. Dari perjalanan politiknya ke berbagai daerah di Jawa, Sjahrir tidak bisa menyangkal kepemimpinan nasional di bawah Soekarno. Soekarno begitu populer di kalangan rakyat dan mendukung kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Namun, Sjahrir tidak menolak secara langsung, ia menyarankan kepada Tan Malaka untuk melakukan perjalanan keliling Jawa. Sjahrir berjanji akan mengambil kedudukan sebagai Ketua KNIP dan Tan Malaka berjanji akan memberikan dukungan dari belakang[12].
Pada tanggal 7 Oktober 1975, Supeno, Sukarni, Subadio, Ir. Sakirman dan Mengunsakoro menyatakan mosi tidak percaya kepada kabinet dan mendapatkan dukungan dari 50 anggotanya mengajukan petisi menuntut KNIP berlaku secara syah sebagai parlemen, untuk mengadakan perubahan pada kabinet dan mengajukan kepada Soekarno untuk mengubah sistem presidensil menjadi parlementer.Usul mereka diterima oleh Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 16 Oktober atas nama Soekarno mengeluarkan ketetapan yang menyebutkan KNIP sebagai kekuasaan legislatif[13]. Kini, kedudukannya bukan sebagai pembantu tetapi sebagai badan yang sama dengan Presiden. Kekuasaan KNIP diserahkan kepada Badan Pekerja (BP). Pada tanggal 16 Oktober KNIP bersidang dan menunjuk Sjahrir dan Amir Sjarifuddin sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pekerja KNIP dengan syarat hak memilih anggotanya ditentukan oleh mereka berdua.
Jalan Sjahrir untuk memperjuangkan gagasannya sampai batas tertentu tercapai sudah. Hanya saja ada kelompok yang masih merintangi dan menjadi ‘penghalang’ bagi gagasan diplomasi yaitu kelompok Tan Malaka dan Soebardjo. Tan Malaka dan Sjahrir memiliki hubungan yang erat dan memiliki perbedaan dengan Sjahrir secara pribadi. Sjahrir sebagaimana dalam “Perdjoeangan Kita” menganggap bahwa Soebardjo adalah kolabolator Jepang, pendukung fasis dan harus di’lenyapkan’ dari pemerintahan. Tan Malaka sendiri memiliki persamaan pemahaman bahwa kepemimpinan Soekarno lemah dan perlu dilakukan pembaharuan. Tan Malaka memilih untuk menggantikan kepemimpinan Soekarno, setidaknya kesempatan itu sudah diperoleh, dengan adanya testamen politik.
Melalui Soebardjo, Tan Malaka mendapatkankan jalan bertemu dengan Soekarno. Pada tanggal 9 September 1945, terjadi pertemuan antara Soekarno dan Tan Malaka di rumah dr. Soeharto, dokter pribadi Soekarno. Keduanya berbicara empat mata, seputar jalannya revolusi. Dalam pembicaraan Tan Malaka lebih banyak mendominasi pembicaraan. Tan Malaka menekankan kemungkinan Sekutu akan menangkap Soekarno dan Hatta, kemungkinan besar akan dibunuh. Dari pembicaran itu, Soekarno setuju perlunya menetapkan orang yang bakal melanjutkan kepemimpinan sebagaimana diusulkan Tan Malaka.
Tetapi siapakah orangnya? Tan Malaka mengakui bahwa Soekarno menunjuk ia sendiri, “kalau saja tiada berdaja lagi, maka kelak pimpinan revolusi akan saja serahkan kepada saudara.”[14] Mungkin Tan Malaka benar sebagaimana tertuang dalam catatan Dari Penjara Ke Penjara ini, bahwa menyetujui dan menunjuk Tan Malaka sendiri sebagai penggantinya dalam meneruskan kepemimpinan nasional. Pernyataan Tan Malaka tentang ancaman pembunuhan yang membuat Soekarno khawatir, terbawa pembicaran Tan Malaka lalu serta merta berkata bahwa Tan Malaka sendiri yang menjadi penggantinya.
Mungkinkah Soekarno setuju begitu saja dan menunjuk Tan Malaka sebagai penggantinya? Barangkali mengenai perlunya menetapkan kepemimpinan pengganti Soekarno, Soekarno setuju, tetapi benarkah Soekarno menunjuk Tan Malaka masih diragukan. Soekarno tidak ingin menjadikan Tan Malaka sebagai ahli waris tunggal[15].
Tan Malaka menyampaikan ihwal ini kepada Soebardjo, ia pun menyetujuinya. Soebardjo lalu mengundang Soekarno dan Tan Malaka ke rumahnya. Dalam pertemuan ini, Soebardjo memberi kesan kepada Soekarno dan Hatta tentang perlu pernyataan politik[16]. Dari rumah Soebardjo, Soekarno langsung menuju Hatta untuk meminta Hatta persetujuan[17]. Hatta setuju, tetapi surat itu tidak pada Tan Malaka seorang, karena menurut Hatta, Tan Malaka hanya mewakili satu golongan. Hatta menyarankan menunjuk orang yang mewakili semua golongan. Tan Malaka dari golongan paling kiri, Sjahrir dari kiri tengah, Wongsonegoro dari golongan kanan dan golongan feodal, dan Soekiman dari golongan Islam. Soekarno setuju dengan pendapat Hatta.
Pembicaraan dengan Soebardjo berlanjut keesokan harinya kembali, di rumah Soebardjo juga. Ikut dalam pembicaraan ini adalah Soebardjo, Soekarno, Hatta[18]. Di sini Hatta menjelaskan bahwa testamen politik perlu tetapi tidak hanya untuk Tan Malaka sendiri. Tan Malaka sendiri dianggap kontroversial dan menyatakan bahwa testamen politik akan ditujukan pada empat orang yang mewakili semua golongan. Semua pihak setuju dengan Hatta. Soebardjo ditugasi mengetik dan memberikan salinan teks kepada Iwa Koesoema Soemantri, Sjahrir dan Wongsonegoro[19], akan tetapi tidak melaksanakan tugasnya itu, karena menurut Soebardjo, situasi itu tidak memungkinkan untuk dibagikan.[20]
Mengapa Tan Malaka menerima, sementara yang lain tidak menerima? Mengapa Soebardjo tidak memberikan salinan teks testamen itu kepada lainnya, karena ketidakmungkinan atau karena ketidakmauan saja. Barangkali alasan terakhir ini menyebabkan Soebardjo tidak mau memberikan salinan teks itu kepada Sjahrir, Iwa dan Wongsonegara. Hatta sendiri menyimpulkan bahwa Soebardjo tidak senang terhadap penggantian Tan Malaka sebagai ahli waris tunggal. Tan Malaka memiliki surat tertamen itu dan menjadi dasar baginya apabila suatu saat Soekarno dan Hatta tersingkir. Testamen itu kemudian dijadikan sebagai ‘promosi’ Tan Malaka ketika berkeliling Indonesia, ia selalu menunjukan surat testamen politik ini.
Mengenai testamen ini, keterangan Tan Malaka dan Soebardko saling menyangkal. Rencana pribadi Tan Malaka atau rencana Soebardjo. Saya kira, dua-duanya memiliki kepentingan. Keinginan Tan Malaka untuk menjadi pemimpin revolusi menyaingi Soekarno jelas sudah mendapatkan dukungan dari Soebardjo. Dengan diterimanya testamen itu Tan Malaka mempunyai dasar apabila di suatu hari Soekarno dan Hatta tertangkap dan terbunuh, pendapat pribadi Tan Malaka yang terlalu berlebihan. Dengan adanya testamen itu, Soebardjo mendapatkan keuntungan apabila Tan Malaka duduk sebagai puncak pimpinan nasional. Soekarno terbawa arus pembicaraan Tan Malaka dan Soebardjo, lalu menyetujui gagasan mereka berdua.
Pembicaraan pada awal Oktober antara Tan Malaka dan Sjahrir tentang siapa yang berhak memimpin revolusi, tentu berkaitan dengan Soekarno. Sjahrir sendiri memilih untuk memainkan peran lain, tidak perlu menggantikan Soekarno tetapi merubah haluan politik pemerintah Indonesia sudah cukup. Sikap ‘keras’ Tan Malaka untuk menggantikan Soekarno dengan bermodalkan testamen politik, ditolak secara halus oleh Sjahrir.
Tetapi Sjahrir perlu meyakinkan kembali sikap politik Tan Malaka. Setelah terpilih sebagai Ketua BPKNIP, Sjahrir dengan kelompoknya perlu mendapatkan dukungan dari kelompok Tan Malaka agar haluan ‘diplomasi’-nya tidak mendapatkan tantangan dari Tan Malaka. Sjahrir dalam pertemuannya dengan Tan Malaka tanggal 23 Oktober 1945 menawarkan jabatan politik sebagai ketua Partai Sosialis yang akan didirikannya dalam waktu dekat. Tawaran politik ini ditolak oleh Tan Malaka atas dasar dua alasan yaitu:
1) “apabila dalam masa perang akan mendirikan partai amat susah untuk dikendalikan, persatuan justru yang dibutuhkan dalam masa perang.”[21]

2) “saya tidak akan menjadi kawan separtai kaum sosialis yang sebagian besar masih mau berkompromi dengan kapitalisme dan imperialisme.”[22]

Pertemuan tanggal 23 Oktober ini menjadi penjelas perbedaan sikap Sjahrir dan Tan Malaka terhadap Soekarno, juga selanjutnya tentang bentuk perjuangan. Bagi Sjahrir, keinginan Tan Malaka menggantikan Soekarno merupakan keinginan yang mustahil karena berdasarkan pengalaman pribadi keliling Jawa, Soekarno mendapatkan dukungan dari rakyat dan tidak bisa menyangkal kepemimpinan Soekarno melanjutkan revolusi. Sikap pribadi yang tidak diketahui oleh Tan Malaka. Tan Malaka merasa bahwa berkat testamen politik itu, kehendaknya menggantikan kepemimpinan Soekarno bisa dilakukan, ia sendiri yakin bahwa ia mendapatkan dukungan dari para pemuda untuk melakukan peperangan, dibandingkan kehendak diplomasi Sjahrir.
Perundingan di serang antara Tan Malaka menutup campur tangan urusan politik di tingkat pusat secara intensif. Sikap politik Tan Malaka secara jelas digambarkan oleh Hatta,
“Politik Tan Malaka berdasarkan politik bumi hangus. Apabila semua milik Belanda yang ada di Indoensia diancam akan dibakar, belanda tidak akan kembali ke Indonesia. Sebab itu dimulai menyita harta bendanya, dengan ancaman semuanya akan dibakar apabila ia mau kembali menjajah. Tentara dan polisi tidak perlu, katanya. Perjuangan kita dipusatkan pada massa, rakyat jelata. Tan Malaka menolak berunding dengan Belanda. Berunding hanya dapat dijalankan sesudah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.”

Jelasnya, Tan Malaka menolak berunding dengan Belanda sebelum Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Sjahrir mengambil sikap berlainan, agar Belanda mengakui kemerdekaan, Indonesia harus melakukan perundingan. Tawar menawar politik antara Tan Malaka dan Sjahrir tidak cocok, karena Sjahrir tidak ingin menggantikan Soekarno, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tan Malaka. Setelah tidak tercapai tawar menawar politik itu, keduanya saling menarik garis perjuangan, Tan Malaka dengan “Revolusi fisik” dan Sjahrir dengan “Jalur Diplomasi”.

Sjahrir dan Tan Malaka Mencari Jalan Sendiri
Dari pertemuan tanggal 23 Oktober 1945, mulailah ketidakcocokan antara Sjahrir dan Tan Malaka mengenai jalannya revolusi. Tan Malaka menganjurkan agar semua barang milik rakyat yang berbau asing segera dirampas tanpa ganti rugi karena dengan cara itu rakyat akan mendukung. Sementara itu, Sjahrir menentangnya dengan membantah bahwa jika cara itu dilakukan, Amerika dan Inggris akan mendukung Belanda dan menghancurkan Republik ini.
Ketidakcocokan diantara membuat mereka berdua mengambil jalannya sendiri-sendiri. Sjahrir membangun kekuatan politik dalam struktur pemerintahan dan mengobarkan semangat anti-kolabolator Jepang, tetapi sayangnya Sjahrir tidak memperhitungkan Soekarno dan Hatta dalam propaganda anti-kolabolator Jepang tersebut. Tan Malaka sendiri mendesak Soekarno dan Hatta mengundurkan diri dari kekuasannya memegang Kabinet, sikap penolakan terhadap Soekarno. Soekarno kemudian mengambil sikap, memilih Sjahrir dibandingkan dengan Tan Malaka. Soekarno menerima usulan BPKNIP untuk mengubah struktur pemerintahan, agar Kabinet bertanggungjawab kepada KNIP, membubarkan kabinet dan menunjuk Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Sjahrir menerima tawaran Soekarno dan dibebaskan untuk memilih anggota kabinetnya.
Pada tanggal 14 November 1945, kabinet dibubarkan dan Sjahrir mengumumkan keanggotaan kabinetnya yang pertama terdiri dari pengikutnya dan para pejabat non-politikus yang kompeten dan tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Sjahrir sendiri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Pada tahap ini, gagasan pembersihan dari kolabolator Jepang dan beralih kepada mereka yang tidak ternoda tercapai. Selanjutnya adalah mewujudkan politik diplomasi. Langkah politik yang diambil Soekarno dan Sjahrir mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, terutama dari para mantan anggota kabinet, di dalamnya adalah Soebardjo, juga dari Tan Malaka. Mereka menuduh kabinet dan Badan Pekerja tidak representatif dan seharusnya menjadi badan koalisi yang mencakup aliran politik dan hanya terdiri dari wakil-wakil rakyat[23].
Tan Malaka dan kelompoknya kemudian mengadakan konsolidasi dan membentuk koalisi perjuangan yang diberi nama Persatoean Perdjoeangan (PP). Atas dasar apa, Tan Malaka membentuk PPP? Menurut Kahin, setidaknya ada tiga hal yang mendasari Tan Malaka membangun koalisi oposisi dalam Persatuan Perjuangan, yaitu:
1) Daya tarik program politik yang dicetuskanya mendapatkan dukungan dari para pemuda di bawah kepemimpinan Sukarni, Adam Malik, Chairul Saleh, Pandu Wiguna dan Maruto Nitimihardjo;
2) Perasaan anti-Sjahrir dari kalangan politikus (anggota kabinet lama) dan perwira militer yang bekerjasama dalam pemerintahan Jepang (ex-Peta) yang merasa terancam oleh kampanye anti-kolabolator Sjahrir. Mereka ingin menjatuhkan Kabinet Sjahrir.
3) Gelombang nasionalisme yang tidak mudah menyetujui haluan politik perundingan dengan Belanda.

Oposisi Terhadap Sjahrir dan Pecahnya Koalisi
Nampak, dari tanggal 25 Agustus sampai 14 November 1945, terjadi perpecahan antara para pemimpin Indonesia. Tan Malaka dan Soebardjo menghendaki kepemimpinan berada di bawah Tan Malaka, sementara Sjahrir menghendaki kepemimpinan Soekarno dilanjutkan, tetapi diberikan bentuk yang baru pada struktur pemerintahan. Tan Malaka menganggap Soekarno dan Hatta cemas dan takut kalau dianggap “war criminals”[24], “tidak mau mendukung kemauan rakyat”[25], maka Tan Malaka memilih untuk mengorganisasikan kekuatan rakyat dalam suatu Badan, Laskar, dan Partai yang terpecah belah untuk melawan diplomasinya Belanda.[26]
Tiga hal yang mendasari mengapa Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan, menurut Tan Malaka sendiri:
1) Pertentangan antara kemauan dan tindakan kepala negara dengan kemauan/tindakan rakyat;
2) Pertentangan dan permusuhan antara partai, Islam kontra Sosialis di Pekalongan, Cirebon dan Priangan;
3) Permusuhan antara pasukan dan pasukan terbukti dari Surabaya;
4) Sikap dan tindakan Inggris yang mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia;
5) Kedatangan Van Mook dengan usul pemulihan kekuasaan;[27]

Menurut pengakuan Tan Malaka sendiri, gagasan mendirikan Persatuan Perjuangan itu sudah dicetuskan di Serang, mungkin setelah pertemuan dengan Sjahrir tanggal 23 Oktober 1945, maka akan timbul suatu koalisi dari berbagai partai yang menentang politik diplomasi, yakni Persatuan Perjuangan.. Nampaknya bahwa Tan Malaka tidak menyetujui gagasan multipartai, karena menurutnya dapat menimbulkan perpecahan dan sulit dikontrol.[28] Sekaligus menentang politik diplomasi yang menjadi haluan politik pemerintah, dalam hal ini adalah Soekarno dan Sjahrir, karena berunding dengan Belanda dapat dilakukan setelah Belanda mengakui kedaulatan.
Berbeda dengan Sjahrir juga Soekarno, Tan Malaka dengan PP-nya memilih jalan radikal dan memilih untuk melakukan politik “100% merdeka” dengan menggabungkan berbagai kekuatan di luar pemerintah yang tidak menyetujui kepemimpinan Sjahrir dengan politik diplomasi-nya.
Mengenai hal ihwal nama Persatoean Perdjoeangan, Tan Malaka memberikan penjelasan bahwa:
“Dasarnya persatuand alam menjelaskan revolusi ini adalah perjuangan untuk menghadapi musuh bersama sampai tercapai kemerdekaan 100% yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, jadi bukannya persatuan untuk berkompromi yang berarti berkhianat kepada kemerdekaan 100% menurut Proklamasi 17 Agustus 1945…maka Persatuan Perjuangan itu nama yang saja anggap paling tepat.” [29]

Nama badan ini diputuskan pada Permusyawaratan Solo pada tanggal 15-16 Januari 1946. Namun pendirian Persatuan Perjuangan sendiri terjadi pada tanggal 4 Januari 1946 dalam suatu pertemuan di Solo yang dihadiri oleh empat puluh organisasi.[30] Dalam pertemuan di Solo ini, Persatuan Perjuangan bersepakat untuk membentuk persatuan yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan 100% sebagai syarat untuk melakukan perundingan.
Tentang arti kata 100%, Tan Malaka mengartikan bahwa kemerdekaan yang diperoleh satu tahun lalu tidak harus dibagi-bagi[31], tetapi menjadi kebulatan. Kemerdekaan 100% itu harus melalui jalan perang. Dalam pertemuan kedua tanggal 15-16 Januari 1946 di Surakata, tidak kurang dari 133 organisasi perjuangan ikut berpartisipasi. Soekarno, Hatta, anggota kabinet diundang dalam pertemuan itu, juga pihak militer, tetapi tidak datang. Soedirman datang ke kongres dan mengatakan “lebih baik diatom (dibom atom) sema sekali daripada merdeka ta’ 100%.”[32]
Persatuan Perjuangan menyampaikan gagasan minimum program yang harus dijalankan pemerintah, yaitu:
1) Berunding atas pengakuan merdeka 100% sesudah tentara asing meninggalkan Indonesial;
2) Pemerintahan rakyat;
3) Laskar rakyat;
4) Melucuti Jepang;
5) Mengurus tawanan bangsa Eropa;
6) Mensita dan menyelenggarakan petanian, dan;
7) Mensita dan menyelenggarakan perindustrian.[33]

Masjoemi menolak usul minimum program karena tidak memungkinkan melakukan perundingan dengan sekutu terutama Belanda, karena kabinet Sjahrir akan tetap pada kebijakannya melakukan perundingan.[34]
Kuatnya oposisi yang dilakukan Persatuan Perjuangan membuat Kabinet Sjahrir (I) jatuh. Pada sidang KNIP, 28 Februari 1946, di Solo, Sjahrir mengembalikan mandatnya kepada Soekarno dan dinyatakan demisioner. Kemudian Soekarno menawarkan Tan Malaka untuk membentuk kabinet dari semua wakil golongan. Tan Malaka bersedia tetapi dengan syarat harus menerima minimum program dan memilih orang-orang pilihan Tan Malaka. Soekarno menolak, karena dianggap tidak realistis dengan keadaan zaman seperti itu. Belanda tidak mungkin mengakui kedaulatan Indonesia 100% dan mau meninggalkan Indonesia. Soedirman berbalik menolak Tan Malaka. Soedirman setuju dengan menjatuhkan kabinet Sjahrir tetapi tidak setuju dengan dominasi Tan Malaka dalam kabinet.
Gagal dalam pembentukan kabinet, kemudian, Sjahrir diminta kembali oleh Soekarno untuk membentuk kabinet baru. Sjahrir berupaya memecah kelompok di PP dengan menawarkan jabatan menteri kepada para pendukung PP. Di Pihak PP mengkritik keras. Dukungan PP menyebar termasuk ke luar jawa, di Sumatera. Pemerintah menganggap bahwa keadaan ini akan membahayakan, bereaksi balik dengan menangkap beberapa tokoh PP termasuk Tan Malaka. Tan Malaka bebas berkat bantuan dari Komandan Divisi Ketiga TRI, Mayor Jenderal Sudarsono.[35]
Kelompok Tan Malaka membalas dengan menculik Sjahrir pada tangggal 28 Juni 1946. Mendengar adanya penculikan, Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin mengusulkan kabinet bertanggungjawab kepada Presiden Soekarno dan kekuasan KNIP diambilalih oleh Soekarno. Pada tanggal 29 Juni 1945, Soekarno mengumumkan keadaan perang di seluruh Indonesia dan menyatakan Kabinet Sjahrir II demisioner.
Rupanya, PP hendak mengadakan dua tindakan sekaligus, melakukan kudeta dengan menangkap Sjahrir dan menjatuhkan kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Pihak militer, terutama Sudirman berbalik arah. Sudirman setuju dengan PP dalam hal menjatuhkan Sjahrir, tetapi menolak untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno dan melemahkan peperangan melawan Belanda. Sudirman berhasil dibujuk oleh Soekarno mendukung pemerintahan Sjahrir dan membantu melakukan penahanan pimpinan PP yaitu Tan Malaka, Subardjo, Suakrni, Iwa Koesoema Soemantri, Muhammad Yamin. Pada tanggal 1 Juli 1946, Sjahrir dan kawan-kawan dibebaskan oleh Tentara Republik Indonesia (TRI).
Kelompok Tan Malaka sebagaimana diketahui akan melakukan kudeta. Pada tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono menemui Sukarno dan mendesak kabinet Sjahrir dibubarkan. Di istana, Jenderal Sudirman sudah menanti dan semua rombongan ditangkap. Menurut pemerintah, ide ini adalah ide dari kelompok Tan Malaka.[36]
Pada perkembangan selanjutnya, Sjahrir dengan haluan politiknya tetap meneruskan program diplomasi. Dua persetujuan dengan Belanda, Perjanjian Linggarjati dan Renville berhasil dilakukan oleh kabinet Sjahrir. Sementara Tan Malaka dengan program merdeka 100% terkubur sudah. Walaupun demikian, tuntutan 100% merdeka masih digunakan oleh kelompok terhadap pemerintahan Sjahrir tercermin dari kritik partai-partai terhadap hasil kedua perundingan tersebut.
Program politik diplomasi Sjahrir dalam batas tertentu berhasil berunding dengan Belanda. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi dalam batas tertentu gagal memaksakan kehendak Indonesia untuk mencapai kemerdekaan penuh, karena Indonesia diakui bagian dari Republik Indonesia Serikat.

CATATAN KAKI
1. Aeng Muhidin, anggota Geitzung Community.
2. Suara Soekarno yang biasa didengar adalah rekaman suara Soekarno tahun 1951.
3. Kahin, 185.
4. Kahin, 185.
5. Rini Yunarti, h. 10. Kahin menuliskan anggota tambahan termasuk Sukarni dan, Wikana dan Chaerul Saleh. Lihat Kahin, h. 174.
6. Anhar Gonggong dan Musa Asy’arie. (2005). Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi. Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. h. 13.
7. Kahin, h. 178.
8. Kahin, h. 110.
9. Poeze, h. 70; juga Kahin 146.
10.Dari Penjara Ke Penjara sebagaimana dikutip Poeze, h. 110.
11.Kelompok bawah tanah, terutama kelompok Sjahrir juga mendengar tentang Tan Malaka, tetapi mereka ingin memastikan bahwa Tan Malaka palsu. Setelah para pemuda lain datang ke Tan Malaka di Bogor, kemudian Sjahrir bersama dengan Djohan Sjahroezah datang ke Bogor menemui Tan Malaka. .
12.Poeze, h. 110.
13.Kahin, 191.
14.Dari Penjara Ke Penjara III, h. 51; juga Poeze, h. 57.
15.Kahin, h. 188.
16.Kahin. 188.
17.Poeze, h. 59.
18.Pada waktu itu, Soekiman sedang berada di Jawa Tengah, atas usul Soebardjo Iwa Koesoema Soemantri menggantikan Soekiman. Kahin, 188.
19.Poeze, h. 60.
20.Poeze, h. 60. Isi testamen politik Soekarno dan Hatta dapat dilihat di Poeze h. 61.
21.Poeze, h. 119.
22.Dari Penjara Ke Penjara, h. 106.
23.Kahin, h. 214.
24.Dari Penjara Ke Penajara 3, hal. 176.
25.Dari Penjara Ke Penajara 3, hal. 181.
26.Dari Penjara Ke Penjara 3, hal. 184.
27.Dari Penjara Ke Penjara 3, hal. 183-184
28.Anderson, Java in a Time of Revolution, hal. 292.
29.Poeze, hal. 185.
30.Keempat puluh organisasi itu, Lihat Poeze, h. 207-208.
31.Poeze, h. 215.
32Kata dalam kurung, tambahan penulis. Antara, 17 Januari 1946, dalam Anhar Gonggong (ed). 2005. Sketsa Perjalanan Bangsa Bedemokrasi. h. 16. Juga Poeze, hal. 216.
33.Poeze, hal. 218.
34.Anhar Gonggong (ed). h. 16.
35Kahin, h. 237.
36 Anhar Gonggong. (2005), h. 18.

DAFTAR PUSTAKA


Ricklefs, M.C.. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

Kahin, George McTurnan. 1955. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Gonggong, Anhar dan Musa Asy’arie. 2005. Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi. Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

Poeze, Harry A.. 2009. Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 2: Maret 1946 – Maret 1947. Terjemahan. Jakarta: Obor.

Malaka, Tan. 2000. Dari Penjara Ke Penjara Bagian III. Jakarta: TePLOK Press.

Yunarti, D. Rini. 2003. BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Aeng Muhidin (Alumni Pend Sejarah T.A 2000)

1 komentar:

Fari mengatakan...

Di muka hakim kolonial, pada bagian penutup dari pleidoi ”Indonesia Menggugat” (1930), Soekarno bertutur: ”Kami menyerahkan segenap raga dengan serela-relanya kepada tanah air dan bangsa… Juga kami adalah berusaha ikut mengembalikan hak tanah air dan bangsa atau peri kehidupan yang merdeka. Tiga ratus tahun, ya walau seribu tahun pun, tidaklah bisa menghilangkan hak negeri Indonesia dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan itu.”

Dengan pernyataan itu, Soekarno menambatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke dalam jangkar “kebangsaan”. Suatu bangsa, menurut Ernest Renan, terbentuk karena dua hal: bersama-sama menjalani suatu riwayat dan mempunyai keinginan hidup menjadi satu.

Merdeka Tanpa Kepemimpinan