SUPERSEMAR

Share

Selasa, 09 November 2010

Sejarah dan Dampaknya
Peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa dikenal dengan sebutan Supersemar hingga kini masih menjadi masalah tersendiri di kalangan para sejarawan atau siapapun yang tertarik untuk melakukan studi mengenai surat perintah tersebut karena sejarah dan keberadaan naskah asli dari surat tersebut masih kontroversial. Salah satu hal yang menyebabkan Supersemar menjadi kontroversial adalah tidak adanya keterangan yang pasti dari para pelaku dan saksi sejarah yang terlibat dalam peristiwa lahirnya surat perintah tersebut. Padahal, Supersemar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Penting sekali untuk mengkaji mengenai masalah Supersemar karena surat perintah tersebut telah menjadi suatu titik awal proses peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Letnan Jenderal Soeharto. Supersemar juga menjadi batu loncatan Soeharto dalam merebut kekuasaan dari Soekarno.

Setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, Indonesia mengalami krisis di bidang politik, sosial dan ekonomi. Sekitar lima ratus ribu rakyat Indonesia yang dituduh sebagai anggota PKI tewas akibat pembantaian massal yang dilakukan oleh dua gabungan kekuatan, yaitu sipil dan militer. Pembantaian tersebut terjadi di Jawa Tengah dan meluas hingga ke Jawa Timur dan Bali. Peristiwa ini berlangsung pada pekan ketiga bulan Oktober hingga bulan Desember 1965. Rakyat yang menjadi korban tersebut dibunuh tanpa melalui proses pengadilan yang sah. Hal tersebut dikarenakan tuduhan angkatan darat yang menyebutkan bahwa PKI-lah dalang dari peristiwa G30S. Selain itu, pada Januari 1966 telah terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menuntut pemerintah untuk membubarkan PKI, menurunkan harga dan membersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S. Tuntutan rakyat tersebut dikenal dengan sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat).

Kembali kepada Supersemar. Peristiwa lahirnya Supersemar terjadi pada tanggal 11 Maret 1966, tepatnya di pagi hari, yaitu ketika Bung Karno sedang memimpin sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan di Istana Merdeka. Ketika Bung Karno sedang berbicara, Brigadir Jenderal M. Sabur, Komandan Resimen Cakrabirawa, masuk ke ruang sidang, ingin memberitahu Brigadir Jenderal Amirmachmud, Pangdam V/ Jaya yang juga hadir dalam sidang itu, bahwa di luar sedang ada sejumlah pasukan tak dikenal dan ini menimbulkan kekhawatiran(1). Namun, Brigjen Sabur tidak berhasil menemui Brgjen Amirmachmud. Brigjen Sabur lalu menyampaikan sebuah nota kepada Bung Karno yang memberitahu perihal sejumlah pasukan tak dkenal yang berada di luar istana.
Setelah membaca nota yang disampaikan oleh Brigjen Sabur, Bung Karno menjadi gugup seketika dan segera bergegas meninggalkan Istana Merdeka bersama Dr. Soebandrio menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Sebelum pergi, pimpinan sidang diserahkan Bung Karno kepada Wakil Perdana Menteri II, Leimena.

Di lain tempat, Letnan Jenderal Soeharto yang tidak hadir dalam sidang tersebut karena sakit, kemudian mendengar berita tentang apa yang terjadi di Istana Merdeka pada hari itu. Soeharto yang merupakan satu-satunya menteri yang tidak hadir dalam sidang tersebut akhirnya mengutus Brigjen M. Jusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen Amirmachmud ke Istana Bogor untuk menemui Bung Karno.

Brigjen M. Jusuf, Brigjen Basuki Rahmat, dan Brigjen Amirmachmud akhirnya berhasil menemui Bung Karno di Istana Bogor dan pertemuan tersebut ternyata melahirkan Supersemar dimana surat yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tersebut berisi perintah Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto. Beberapa perintah yang tertera di dalam surat tersebut diantaranya adalah supaya Letjen Soeharto mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan, serta menjamin keselamatan pribadi dan wibawa Presiden Soekarno yang juga berperan sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan Pemimpin Besar Revolusi. Selanjutnya, Letjen Soeharto juga diminta untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dalam Supersemar.

Beberapa pertanyaan pun muncul sehubungan dengan lahirnya Supersemar. Pertama, apakah surat tersebut diketik oleh Soekarno dan ditandatangani secara sukarela? Atau apakah surat tersebut telah disiapkan oleh Soeharto dan selanjutnya Soekarno hanya tinggal menandatanganinya mengingat kop surat tersebut adalah kop surat Markas Besar Angkatan Darat? Kemudian, apakah surat dan salinan-salinan yang sempat beredar di kalangan elit politik dan militer saat itu tidak diubah-ubah isinya? Dan, dimanakah keberadaan naskah asli Surat Perintah 11 Maret? Seperti yang telah disebutkan di atas, pertanyaan ini tak pernah terjawab dengan pasti mengingat tidak ada atau tidak jelasnya keterangan dari para pihak yang terkait mengenai Supersemar.

Setelah keluarnya surat tersebut, Letnan Jenderal Soeharto langsung menggunakan Supersemar untuk membubarkan PKI, menangkap 15 menteri yang setia kepada Bung Karno, memulangkan beberapa pasukan Cakrabirawa yang setia kepada Bung Karno, mengawasi berita ekonomi dan politik yang disiarkan oleh RRI, TVRI, dan media lainnya(2). Tindakan yang dilakukan oleh Letjen Soeharto ini tidak begitu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bung Karno.

Ternyata setelah keluarnya Supersemar, posisi Soekarno sebagai Presiden RI semakin tergerus akibat terjadinya dualisme kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan RI dimana Soekarno sebagai Presiden dan Soeharto sebagai pelaksana segala tindakan pemerintah dengan bermodalkan Supersemar. Dalam dokumen Amerika Serikat yang dikutip oleh Baskara T. Wardaya dalam bukunya yang berjudul Membongkar Supersemar, disebutkan bahwa Supersemar adalah suatu kudeta khas Indonesia. Dalam bukunya tersebut, Baskara T. Wardaya menggunakan beberapa dokumen penting dari Amerika Serikat yang menunjukkan bagaimana sikap Amerika Serikat yang sangat aktif memantau kondisi politik Indonesia serta keterlibatan AS dalam perjalanan politik bangsa Indonesia saat itu.

Supersemar memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan kebijakan dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, posisi Letjen Soeharto semakin menguat dan posisi Presiden Soekarno semakin melemah akibat keluarnya Supersemar. PKI yang merupakan partai yang sangat dekat dengan Bung Karno akhirnya dibubarkan oleh Soeharto dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Supersemar keluar. Soeharto juga melakukan penangkapan terhadap belasan menteri yang dianggap pro Bung Karno dan terlibat G30S. Rekayasa terhadap keanggataan MPRS juga dilakukan dan penetapan Supersemar sebagai Ketetapan MPRS.

Status Presiden Soekarno sebagai pesiden seumur hidup pun dicabut oleh MPRS karena pengaruh dari Soeharto. Tidak hanya itu, MPRS yang sudah diatur oleh Soeharto ini nantinya akhirnya berani menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Pidato Nawaksara) berikut perbaikannya, dan akhirnya memberhentikan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia(3).

Sementara itu, kebijakan luar negeri Indonesia juga berubah tajam setalah keluarnya Supersemar. Indonesia menjadi pro Barat. Hal tersebut terlihat dari menguatnya hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan normalisasi hubungan dengan Malaysia dimana sebelumnya Bung Karno menganggap Malaysia sebagai antek-antek dari Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Selain itu, Indonesia juga kembali bergabung bersama PBB. Semua hal tersebut sungguh bertentangan sekali dengan kebijakan pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah lahirnya Supersemar yang kontroversial ternyata menimbulkan dampak yang sangat panjang terhadap perjalanan politik Indonesia. Supersemar yang hingga kini belum diketahui keberadaan naskah aslinya telah menjadi suatu senjata ampuh yang digunakan oleh Soeharto untuk menggerus kepemimpinan Soekarno dan berkat Supersemar, Soeharto berhasil menjadi Pejabat Presiden RI pada tahun 1967 dan Soeharto mulai mendirikan rezim Orde Baru. Lahirnya orde baru ini diiringi dengan perjuangan yang sengit untuk menata kembali seluruh tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara sesuai dengan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945(4). Selanjutnya rezim Orde Baru pun mulai berkuasa sepenuhnya dibawah kendali Soeharto hingga tiga puluhan tahun lamanya.

Catatan Kaki
1. Baskara T. Wardaya, Membongkar Supersemar (Yogyakarta: Galang Press, 2007), p. 19.
2. Asvi Warman Adam, Membongkar Manipulasi Sejarah (Jakarta: Kompas, 2009), p. 124.
3. Baskara T. Wardaya, op.cit. p. 26.
4. Amirmachmud. Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1987)

Sumber

Amirmachmud. Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. 1987
Adam, Asvi Warman. Membongkar Manipulasi Sejarah. Jakarta: Kompas, 2009
Wardaya, Baskara T. Membongkar Supersemar. Yogyakarta: Galang Press, 2007


2 komentar:

Priyo Budi Utomo mengatakan...

Makasihh infonya

anni hijrah mengatakan...

terimah kasih infonya,